artikel.news, Makassar-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai kinerja Dinas Pendidikan Kota Makassar dinilai buruk. Pasalnya, sejumlah program yang direncanakan Disdik Makassar tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal dari semua OPD di Makassar hanya Dinas Pendidikan punya alokasi anggaran yang besar.

"Dalam APBD 2022, Dinas Pendidikan mendapat alokasi Rp1 triliun lebih," beber Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Saharuddin Said.

Lebih lanjut, ia mengatakan, realisasi anggaran di Dinas Pendidikan sangatlah minim. Sehingga dipastikan program yang direncanakan tidak dijalankan dengan baik. Apalagi, kata dia, salah satu penyebab tidak berjalankan program karena kepala bidang di Disdik tidak mau bekerjasama dengan baik.

"Realisasi anggaran di Dinas Pendidikan minim, karena kepala bidang tidak mau bekerjasama," ucap legislator PAN itu.

Menurutnya, hal ini butuh perhatian khusus, pimpinan Pemerintah Kota Makassar (Wali Kota Makassar) dan harus segera melakukan evaluasi.

"Ini butuh perhatian khusus, harus segera dievaluasi, jangan tunggu sampai akhir tahun," tegasnya.

Menyikap hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk melakukan evaluasi.

"Itu tidak masuk ke ranahnya saya, pak wali sudah melakukan penilaian kinerja, tentu dengan laporan kinerja rekomendasi DPR tergantung pak wali nanti," tuturnya.

Ia memang mengakui banyak kendala yang terjadi di Dinas Pendidikan sehingga program-program yang terencana belum dijalankan.

"Ada beberapa yang masih dalam proses, ada yang harus jalan tapi salah penempatan belanja, salah nomenklatur," bebernya.

Alokasi anggaran di Dinas Pendidikan paling tinggi dari OPD lainnya, tetapi dari Rp1 triliun tersebut Rp650 miliar diperuntuhkan untuk gaji dan tunjangan.

"Ada juga dana bos Rp900 juta, sekitar Rp200 miliar adalah pembagunan sarana prasarana," ungkapnya.

Salah satu program besar di Dinas Pendidikan, kata dia, pembangunan sekolah terintegrasi dan pembagunan sekolah PAUD. Hanya saja yang dipastikan bisa terlaksana tahun ini adalah pembangunan PAUD.

"Kalau sekolah terintegrasi butuh proses lama karena kita harus buat perwalinya dulu, tahun ini hanya bisa perencanaan tahun depan baru lelang fisik," terangnya

Terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan, Dinas Pendidikan memang menjadi salah satu OPD yang membutuhkan perhatian khusus. Dimana, pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap pejabat setingkat eselon III.

"Dalan waktu dekat saya akan melakukan pelantikan, sudah ada nama-nama yang dikantongi Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM (BKPSDM) Makassar. Sebelum 31 Mei saya ganti semua, benar itu (pernyataan dewan)," ujarnya.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah