Artikel.news, Makassar - Proyek pembangunan Kereta Api (KA) Makassar-Parepare masih berpolemik. Pasalnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto kekeh membangun dengan jalur elevated atau melayang bukan at grade (jalur bawah). 

Danny Pomanto sapaan Wali Kota Makassar menuding bahwa ada permainan politik pihak Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA-Sulsel). 

Sebab ada opini yang beredar bahwa Pemkot Makassar tidak mendukung program strategis nasional KA di Makassar. 

"Tidak benar jika ada opini bahwa pemkot tidak mendukung. Kami mendukung penuh, hanya saja kami tidak mau kalau bukan elevated," ujar Danny di kantor DPRD Kota Makassar, Senin (18/7/2022).

"Saya tidak menuduh siapapun tapi agak aneh keputusan saya lihat. Kepala Balai ini agak bermain politik," ucap Danny. 

Danny juga meminta untuk menyelidiki progres pembangunan rel kereta api yang berada di Maros yang melewati gudang swasta di wilayah tersebut. 

"Perlu diselidiki kenapa membuat elevated di Maros, makassar tidak. Kenapa melewati gudang swasta di sana. Dia kasi naik untuk menhindari pebongkaran gudang swasta, kenapa pemerontah kota tidak bisa?," ungkapnya. 

Wali Kota dua periode ini juga menduga ada oknum yang mengadu domba Pemkot Makassar dengan DPRD Kota. 

"Ada oknum yang bilang hahwa tidak apa-apa kalau tata ruang dilanggar. Maka itu adalah suatu pengkhianatan. Ada juga yang coba-coba memplesetkan bahwa Pemkot Makassar ini menolak program strategis nasional. Saya tegaskan tidak benar. Kami hanya tidak mendukung kalau bukan elevated," sebutnya. 

Oleh karena itu, Danny meminta kepada  pemerimtah pusat untuk mengganti Kepala BPKA Sulsel. 

"Kalau begini modelnya carikan kepala balai yang sama kaya Pak Jumardi Mantan Kepala BPKA Sulsel. Banyak program nasional berjalan baik waktu Pak Jumardi. kami selalu siap mendukung program strategis nasional di Kota Makassar," tuturnya. 

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengatakan, persoalan ini masuk di DPRD  Kota Makassar karena adanya pengaduan yang diterima untuk membahas persoalan ini. Oleh karenanya, Komisi C DPRD Makassar berinisiasi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. 

"Pada saat itu kebetulan pak wali lagi ke Australia. Yang hadir saat RDP kepala balai, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel pak.Ikbal Suhaeb dan pejabat provinsi dan kota. Kenapa DPRD membuka ruang ini,  karena DPRD bagian dari lembaga pengawasan yang berkomitmen mendukung proyek strategis nasional," katanya. 

Rudianto Lallo menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterima jika hingga bulan Agustus anggaran pembebasan lahan sebesar Rp1.2 triliun akan ditarik kembali ke pusat. 

"Sebagai wakil rakyat berpikir, sayang juga kalau anggaran ditarik kembali ke pusat. Nah kira butuh penjelasan komperhensif," jelas Rudi. 

Jika penjelasan Wali Kota Makassar mengetakan bahwa desain awal KA adalah elevated dan akan banyak masalah jika jalur KA dibuat At grade maka akan muncul permasalahan dikemudian hari. 

"Kalau daerah lain, Medan, Palembang dan Bandung elevated masa Makassar tidak. Inilah yang harus dibahas bersama dengan wali kota," jelasnya. 

Sebelumnya, Kapala Bidang Tata Ruang PUTR Sulsel, Andi Yurnita mengatakan, meskipun hasilnya belum berkesesuaian dengan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Proyek ini masih tetap dilanjutkan karena sudah ada paraturan presidennya dan juga masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional. 

Ia menjelaskan, Pj Wali Kota sebelumnya telah menyepakati dokumen dan desain rencana pembangunan rel KA Makassar-Parepare, sehingga proses pembangunannya berlanjut hingga saat ini. 

"Setelah tim berdiskusi dengan pak wali kota sebelumnya, sudah ada dokumentasi dibicarakan. Beliau (wali kota sebelumnya) awalnya sudah setuju dan trase yang disetujui oleh wali kota ini kemudian kita gambar direncana tara ruang wilayah provinsi Sulsel, yang baru saja diperdakan pada april kemarin. Sehingga sudah ada dasar hukum dari segi tata ruang," ucap Yurnita. 

Jika pembenasan tanah tidak dilakukan hingga bulan Agustus mendatang, maka rencana pembangunan rel KA Makassar-Parepare tecantam tidak terealisasi atau ditiadakan. 

"Jika ini tidak dijalankan maka dari segi waktu dan biaya tidak akan lagi bisa kita laksanakan sehingga sangat menjadi perhatian kita," pungkas Yurnita.

Laporan	:	Jannah
Editor	:	Ruslan Amrullah