Artikel.news, Makassar - Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, mendengar keluhan yang disampaikan warga Kelurahan Pattingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, saat melakukan reses di daerah tersebut.

Reses berlangsung di Jalan Barukang, Kelurahan Pattingalloang, pada Selasa (12/04/2022).

Di tempat ini, Rudianto lallo menyatakan siap menjembatani apa yang menjadi keluhan mereka. Dan, jika berkaitan dengan pemerintah maka pihaknya akan segera menyampaikan untuk direalisasikan oleh Pemkot Makassar.

“Kami hadir atas perintah undang-undang untuk menjembatangi keluhan warga yang ada disini. jadi apapun aspirasinya jangan disimpan-simpan, waktunya disampaikan kepada saya,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Hindong, salah seorang warga menyampaikan langsung unek-uneknya. Diantaranya, program keluarga harapan (PKH) yang disalurkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan tidak merata.

“Banyak warga yang selayaknya mendapatkan PKH tidak tersentuh sama sekali, sementara ada pula yang tidak kategori kurang mampu menjadi penerima manfaat,” kata Hindong.

Selain itu, Hindong juga menyampaikan tentang program kerja kelurahan yang tidak memberdayakan masyarakat secara meluas. 

Dia menyebutkan yang mendapat manfaat dari kelurahan atau instansi lainnya hanya masyarakat tertentu, tentunya hal ini membuat kecemburuan sosial. Selain itu, dia juga meminta agar DPRD menfasilitasi perbaikan drainase dan pengerukan sedimen.

“Kami semua sama-sama, punya hak yang sama dan kesempatan yang sama, tapi kenyataan banyak warga tidak mendapatkan manfaat,” keluhnya.

Warga yang lain, Asni juga mengeluhkan minimnya pemberdayaan untuk pemuda di Kelurahan Pattingalloang. Selama 2022, kata Asni belum banyak pemuda yang tersentuh dalam peningkatan SDM melalui pelatihan dan semacamnya.

“Tidak dapat dipungkiri jika tingginya kriminalitas tidak lepas daripada tidak adanya aktivitas. Pemuda yang seharusnya difasilitasi mendapatkan pelatihan dalam mengasah kemampuan tidak dilirik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW Barukang, Abdul Karim turut mengeluhkan pembangunan pos keamanan yang tidak kunjung difungsikan. Sementara beberapa kejadian telah terjadi konflik antara pemuda.

“Izin menyampaikan, sekiranya bangunan pos keamanan difungsikan. mengingat wilayah barukang dan sekitarnya rawan terjadi tawuran antar pemuda,” ujarnya.

Menjawab keluhan warga, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo akan menindaklajuti, PKH, kata Rudi harus sesuai sasaran, tidak diperbolehkan warga yang kategori mampu menerima manfaat. Ia juga menegaskan tidak diperbolehkan Lurah memilih siapa warga yang mendapatkan.

“Ini kerja-kerja Lurah. tapi sangat disayangkan lurahnya tidak hadir mendengarkan keluhan langsung warga,” tutup Rudianto Lallo.