Artikel.news, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank pada Desember 2021 mencapai Rp113,38 triliun. 

Jumlah tersebut turun 44,41 persen dari posisi November 2021 yang sebesar Rp203,05 triliun. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan dana pemda di perbankan tersebut merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

"Upaya kita mendorong sepanjang tahun biasanya kami pantau dan laporkan dalam rapat koordinasi dengan Pak Menko dan Pak Mendagri supaya ada percepatan penggunaan belanja. Kami juga memastikan teman-teman di pemda mengendalikan covid-19 dengan baik melalui TKDD," kata Wamenkeu Suahasil dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI, dikutip dari Medcom.id, Kamis (20/1/2022).

Kemenkeu mencatat, pemda dengan dana di bank terbesar ialah Jawa Timur yakni senilai Rp16,99 triliun. Sementara daerah dengan dana di bank terkecil ialah Sulawesi Barat sebesar Rp331,18 miliar.

Dana setiap daerah di bank pada akhir Desember 2021 rata-rata mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Persentase penurunan dana Pemda Lampung di perbankan tercatat paling tinggi yakni 75,60 persen dibandingkan bulan November 2021. Sedangkan pemda yang mengalami kenaikan dana di bank pada Desember 2021 hanya DKI Jakarta yang naik 10,69 persen.

Menurut catatan Kemenkeu, dana pemda di perbankan yang masih tinggi mengindikasikan pelayanan pemda kepada masyarakat masih kurang. Pasalnya, dana yang seharusnya dibelanjakan untuk pelayanan publik dan pembangunan justru masih disimpan di perbankan.

Sepanjang 2021, pemerintah menyalurkan TKDD sebesar Rp785,7 triliun atau tumbuh tiga persen dari tahun sebelumnya. Kemenkeu mencatat sepanjang 2019-2021, saldo rata-rata dana pemda di perbankan pada akhir tahun sebesar Rp102,95 triliun.