Artikel.news, Jakarta - Anggaran MPR RI dipangkas oleh Kementerian Keuangan, para pimpinan MPR pun marah dan meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Atas nama pimpinan MPR RI, mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan Saudari Menteri Keuangan karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," kata Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kepada wartawan, Rabu (1/12/2021), dilansir dari Detik.com.

Menurut Fadel, beberapa kali Sri Mulyani diundang rapat oleh MPR tapi tak pernah datang. Tujuan rapat itu adalah untuk meminta penjelasan dan alasan pemotongan anggaran lembaga MPR.

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani pun memberikan klarifikasi. Pertama, Sri Mulyani mengatakan, dirinya tak datang rapat MPR dua kali karena bersamaan dengan rapat internal dengan Presiden Jokowi dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Undangan (rapat) dua kali, yaitu 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022, di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," katanya dalam akun resmi Instagramnya, Rabu (1/12/2021).

Kemudian terkait pemotongan anggaran, dia menjelaskan bahwa hal itu memang sulit dihindari. Pasalnya, keuangan negara masih fokus digunakan untuk menangani COVID-19 sehingga pihaknya mau tak mau memangkas anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L), termasuk MPR.

"Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran K/L harus dilakukan refocusing 4 kali," tuturnya.

Lebih rinci dijelaskan, pemangkasan anggaran dilakukan untuk membantu biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari Rp63,51 triliun menjadi Rp96,86 triliun, akselerasi vaksinasi Rp47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, MPR marah kepada Sri Mulyani karena dua hal. Pertama, pemangkasan anggaran MPR yang dilakukan saat jumlah pimpinan bertambah dari 4 orang jadi 10 orang. Kedua, ketidakhadiran Bendahara Negara itu dalam beberapa kali rapat dengan MPR.