Artikel.news, Makassar - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menduga ada pengelembungan gaji pegawai honorer di sejumlah OPD di Pemkot Makassar. 

Dia pun mengancam akan membawa hal tersebut ke ranah pidana, apabila terbukti ada penggelembungan.

Disinyalir penggelembungan gaji tersebut mencapai Rp5 juta per orang. Berdasarkan hasil evaluasi pembahasan APBD 2021 nilainya mencapai Rp500 miliar.

"Kalau dilihat nilai itu, tentu tidak rasional. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga honorer sebanyak 12 ribuan," ungkap Danny Pomanto, dilansir dari SuaraSulsel.id, Sabtu (6/11/2021).

Menurutnya, bila dirata-ratakan dengan angka tersebut, satu tenaga kontrak atau honorer di lingkup Pemkot Makassar bisa mendapatkan Rp5 jutaan per bulan.

Padahal, fakta di lapangan, gaji yang diberikan kepada mereka paling rendah Rp1,5 juta dan tertinggi sebesar Rp2,3 jutaan. Sehingga ini menjadi perhatian mengapa sampai sebesar itu alokasi anggarannya.

"Kalau saya uji pegawai kontrak yang ada dengan komposisi 12 ribuan itu, sesuai laporan terakhir dari BKD, dengan angka maksimal tersebut totalnya, Rp500 miliar. Itu sama dengan gaji Rp4-5 juta untuk setiap pegawai kontrak," ungkap dia.

Menurut Danny, pihaknya telah melakukan rasionalisasi anggaran termasuk gaji honorer. Karena ada dugaan mark up atau penggelembungan gaji di beberapa OPD. Kendati demikian, ia enggan menyebut OPD apa saja yang dimaksud.

Ia menambahkan, hal seperti ini sudah menjadi penyakit lama di lingkup Pemkot Makassar. Untuk itu, dirinya kembali mengingatkan kpala OPD atau kepala dinas agar berhenti melakukan hal tersebut. Karena itu sudah menjadi bagian dari perbuatan korupsi yang konsekuensinya bisa berujung pidana.

"Saya masih ampuni ini. Kalau tidak, saya akan ke bawah (sidak). Saya akan tanya soal itu, kalau benar saya anggap itu korupsi. Mark up, itu korupsi," tegasnya.

Wali Kota Makassar dua periode ini juga meminta seluruh OPD segera merasionalisasi anggarannya. Termasuk untuk usulan gaji honorer pada APBD tahun 2022. Ia bersama wakilnya, Fatmawati Rusdi, bahkan telah memangkas anggaran, tapi masih ada yang belum mengindahkan. Sehingga diberikan satu kali kesempatan memperbaikinya.

Mengenai kenaikan gaji honorer, menurut Danny, akan dinaikkan Rp2,3 juta per bulan tahun depan. Dengan kenaikan gaji itu, pemerintah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp165 miliar bila dibandingkan pada pagu anggaran sebelum sebesar Rp500 miliar lebih.

Ditanyakan soal honorer siluman yang tentu berkaitan dengan dugaan mark up gaji tersebut, Danny kembali menegaskan, segera dievaluasi dan dieksekusi setelah penetapan APBD tahun 2022, kalau benar ada tenaga kontrak siluman.

"Pasti diaudit melalui program laskar pelangi atau laskar pelayanan publik berintegritas. Saya minta berapa semua datanya. Pegawai kita itu jadi 22.400 orang, 10.400 orang ASN, dan 12 ribuan kontrak," ucapnya.