Artikel.news, Makassar — Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel 2021-2026 menerbitkan fatwa perdana hasil pembahasan pakar dan ulama di Komisi Fatwa MUI Sulsel.

Fatwa nomor 01 tahun 2021 itu bertajuk Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik diumumkan ke publik melalui jumpa pers oleh Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr KH Muammar Bakri Lc MA di Warkop Walet, Makassar, Sabtu sore (30/10/2021) tadi.

Dalam lembar keputusan fatwa setebal tujuh halaman itu, menetapkan tiga ketetatapan hukum, “Pertama, haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. Kedua, bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik,” jelas KH Muammar.

Ketetapan hukum ketiga dari fatwa tersebut memutuskan bagi pengemis, hukumnya haram jika yang bersangkutan mengemis padahal memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja, Dan makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/tempat publik yang bisa membahayakan dirinya.

Keempat wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya. “Jika ada pengemis di jalan maka berdosa pemerintah. Harusnya tidak ada pemandangan peminta-minta di jalanan,” ujar Imam Besar Masjid Al Markaz Makassar tersebut.

Tampak hadir mendampingi Wakil Ketua Yayasan Alqazali UIM itu, Ketua MUI Sulsel Bidang Fatwa Dr KH Ruslan Wahab MA, pengurus Komisi Fatwa MUI Sulsel diantaranya Wakil Ketua Dr KH Shaifullah Rusmin Lc MThI dan Dr Nasrullah Sapa Lc MM

Terkait dikeluarkannya fatwa tersebut, MUI Sulsel juga merekomendasikan agar lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada para pengemis.

“Sedangkan bagi penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi orang karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan,” tegasnya. Isi lengkap fatwa tersebut dapat dibaca melalui website muisulsel.com untuk mengetahui rinci pertimbangan, dalil quran dan hadits, hingga pendapat ulama majhab.

Fatwa ini juga dibahas setelah menerima laporan masyarakat dan pengamatan yang telah dilakukan tim Komisi Fatwa MUI Sulsel.

“Kegiatan mengemis atau minta-minta dijalanan sangat meresahkan kita semua karena menggnggu ketertiban umum di jalan. Selain itu pelaku pengemis juga masih tergolong anak-anak yang rawan terhadap bahaya di jalanan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa anak-anak yang meminta di jalanan biasanya sengaja dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu.

“Kami juga akan berupaya untuk bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengungkap pelaku yang tega mengeksploitasi anak,” tegasnya.

Sebenarnya aturan atau larangn memberi di jalan sudah ditetapkan oleh perda Kota Makasaar Nomor 2 tahun 2008 tentang larangan memberi uang kepada pengemis jalanan karena dapat mengganggu ketertibaban lalu lintas.

Namun pada kenyataan tidak terlaksana dengan baik sehingga MUI Sulsel mengeluarkan fatwa sebagai dukungan kepada pemerintah untuk lebih serius lagi menangani masalah ini karena pemerintah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak jalanan.