Ahad, 17 Oktober 2021 - 17:57 WIB
Sengketa lahan Masjid Al Markaz Al Islami yang diduga ada mafia tanah yang terlibat.
Artikel.news, Makassar - DPRD Sulsel siap memberikan dukungan penuh kepada Kantor Wilayah Sulsel Kementerian ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah di Kota Makassar, Sulsel.
Mafia tanah sangat meresahkan sebab merampas tanah negara hingga memegang sertipikat bodong.
“Yang menarik ada indikasi keterkaitan salah satu pejabat di lingkaran Istana,” kata Ketua Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD Sulsel, Selle KS Dalle, dilansir dari Tribun-Timur.com, Minggu (17/10/2021).
Legislator Partai Demokrat ini mengungkapkan gaya main mafia tanah yang punya jaringan di mana-mana. Mereka punya jaringan oknum aparat penegak hukum, ataupun pejabat struktural lainnya.
Seperti pada kasus sengketa lahan Masjid Al Markaz Al Islami, berdasarkan hasil penelusuran BPN Sulsel, ada indikasi mafia tanah ikut terlibat.
Menurut Selle, dirinya telah menghubungi langsung Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Selatan, Bambang Priono.
“Komisi A DPRD Sulsel sangat support. Kami sudah hubungi, kami dukung penuh, kalau ada kebijakan dibutuhkan terkait pemberantasan mafia tanah, dan itu harus lahir di DPRD Sulsel, maka kami siap back up penuh,” katanya.
Menurut Selle, ancaman mafia tanah adalah masalah laten yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ancaman mafia tanah dinilai masalah mendasar yang sering terjadi,
“Kalau ini bisa diurai dimanfaatkan dengan baik komitmen BPN. Luar biasa Sulsel ini. Ini juga sejalan konsentrasi KPK melalui Korsupgah soal tata kelola aset pemda secara baik. Semua sudah gayung bersambut, sekarang bola ada pada kepala daerah,” jelasnya.
Kini, kata Selle, pemberantasan mafia tanah ada pada kepala daerah. Ia pun menantang kepala daerah untuk manfaatkan momentum ini untuk memberantas mafia tanah.
Selle berharap seluruh kepala daerah di Sulsel bergerak menindaklanjuti dugaan mafia tanah mengincar Makassar dan sekitarnya. Juga jika ada aset pemerintah, BUMN, BUMD diincar jaringan mafia tanah.
"Jadi kalau saya itu jadi momentum kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota agar segera manfaatkan data BPN dan komitmen jaringan BPN bersihkan mafia tanah di wilayah masing-masing," kata Selle.
Laporan | : | Supri |
Editor | : | Ruslan Amrullah |