Artikel.news, Makassar - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar jumpa pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode Triwulan III 2021 bertempat di GKN II Makassar, hari Jumat 15 Oktober 2021.

Tren prospek pemulihan ekonomi dijaga pemerintah melalui instrumen APBN sebagai motor penggerak utama perekonomian di daerah. Beberapa komponen fiskal periode Triwulan III 2021 menunjukkan perbaikan dibandingkan Triwulan III 2020. Target Pendapatan Negara sebesar Rp13,18 triliun telah terealisasi Rp8,53 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 8,78 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh penerimaan dari sektor pajak dalam negeri yang meningkat 8,83 persen dengan total realisasi Rp6,69 triliun dan penerimaan dari pajak perdagangan internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar) yang meningkat 150,96 persen dengan total realisasi Rp311,76 miliar.

Target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sejumlah 761.152 dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 jumlah SPT yang masuk sejumlah 701.995 SPT atau tumbuh positif 3,41%. Secara kumulatif, kinerja penerimaan secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Dari sektor bea dan cukai telah dilakukan penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai total BHP sebanyak 8.723.680 batang roko dengan perkiraan nilai barang Rp9,03 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp5,00 miliar. Penindakan terhadap pelanggaran di bidang narkotika, psikotropika, dan precursor dengan rincian Narkotika golongan I: 7.656,44 gram Synthetic Cannabinoid, 30 mililiter Synthetic Cannabinoid cair, 12.295,5 gram Methamphetamine, 41 gram MDMB-4en-PINACA, 5.266 gram ganja; Psikotropika: 16.922 butir psikotropika gol IV; Obat keras: 9.530 butir obat keras (Tramadol dan sxcimer). Dalam melakukan pengawasan dilakukan sinergi dengan instansi terkait. Untuk BKC HT dilakukan sinergi dengan Satpol PP Pemda,  dan untuk NPP dilakukan sinergi dengan BNNP dan Polri. Dalam kegiatan pengawasan di lapangan juga melibatkan jajaran Humas & Kepatuhan Internal Kanwil.

Selain pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai, juga terdapat pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp1,52 triliun (92,17% dari target). PNBP terdiri dari pendapatan BLU sebesar Rp945,89 miliar dan PNBP lainnya 579,21 miliar. Salah satu unsur PNBP lainnya berupa, PNBP lelang yang mencapai Rp32,30 miliar. Kontribusi pelayanan lelang di wilayah Sulawesi Selatan selain PNBP lelang, juga berupa pokok lelang senilai Rp1,66 triliun, BPHTB sebesar Rp5,85 miliar dan PPh sebesar Rp3,21 miliar.

Realisasi Belanja

Agregat realisasi Belanja Negara sebesar Rp34,74 triliun dari pagu Rp50,37 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dibandingkan dengan realisasi belanja Triwulan III 2020 yang sebesar Rp36,99 triliun, pada periode ini realisasi belanja turun 6,11 persen.

Dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp12,98 triliun dari pagu Rp19,84 triliun. Tingkat penyerapan pagu anggaran paling tinggi pada jenis Belanja Pegawai dan Belanja Bansos, masing-masing terserap 75,30 persen dan 62,09 persen. Dan pagu Belanja Modal yang sebesar Rp3,67 triliun telah terealisiasi Rp2,02 triliun atau setara 55,07 persen.

Sementara untuk realisasi Belanja TKDD sudah mencapai Rp21,76 triliun atau 71,26 persen dari pagu Rp30,53 triliun. Mengingat besarnya kontribusi TKDD dalam mendanai aktivitas pembangunan di Sulawesi Selatan, pemerintah pusat melalui Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kelancaran penyalurannya. Anggaran DAK Fisik Sulawesi Selatan tersalur Rp1,17 triliun dari pagu Rp3,59 triliun. Namun demikian, melalui pantauan dari aplikasi OMSPAN kontrak senilai Rp3,34 triliun (93% dari pagu) telah terdaftar dan akan disalurkan secara bertahap melalui sembilan KPPN di wilayah Sulawesi Selatan. Dana tersebut terdiri dari berbagai pembangunan fisik yang tersebar pada 14 bidang, di antaranya Bidang Jalan, Irigasi, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, dan Bidang Industri Kecil Menengah.

Dibandingkan kinerja penyaluran DAK Fisik, Kinerja realisasi Dana Desa lebih progresif dengan tingkat penyaluran Rp1,73 triliun atau 73,03 persen dari pagu. Penyaluran tersebut terdiri dari Dana Desa reguler sebesar Rp1,07 triliun, earmarked 8 persen untuk penanganan Covid-19 di desa sebesar Rp126,76 miliar, dan BLT DD sebesar Rp535,67 miliar. Sedangkan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disalurkan kepada 9.096 unit sekolah dengan total nilai penyaluran Rp1,28 triliun.