Artikel.news, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun. Sedangkan anggaran untuk Pilkada serentak tahun 2024 sebesar Rp26 triliun.

Komisioner KPU Pramono U Tanthowi beralasan anggaran pemilu dan pilkada membengkak karena honor petugas KPPS harus disesuaikan dengan UMR.

"Terkait anggaran Pemilu 2024, KPU sejauh ini sudah mengusulkan besaran anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun dan Pilkada 2024 sebesar Rp 26 triliun. Salah satu yang membengkak yang cukup besar itu yang kita usulkan adalah honor KPPS," ujar Pramono dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (11/9/2021), dikutip dari Detik.com.

Pramono menilai honor petugas KPPS pada 2019 sangat kecil. Dia pun membandingkan honor KPPS di Indonesia dengan honor petugas TPS di luar negeri, seperti Amerika Serikat.

"Ini sebagai contoh saja, honor KPPS. Honor KPPS pada Pemilu 2019, itu ketuanya Rp550 ribu, anggotanya Rp500 ribu. Tanya Bawaslu, pasti jauh lebih besar honornya pengawas TPS," tuturnya.

"Kita bandingkan dengan negara demokrasi besar lainnya. Misalnya kalau yang negara maju Amerika, itu honor petugas TPS, itu berkisar antara 65 sampai 100 dolar per hari. Jadi tergantung berapa masa kerja yang direkrut untuk jadi petugas," sambung Pramono.

Perbandingan lainnya, Pramono mengungkapkan honor KPPS di India masih lebih tinggi dari Indonesia, mencapai Rp900 ribu. Maka dari itu, kata Pramono, KPU ingin mengusulkan honor KPPS yang lebih manusiawi, setidaknya sebesar UMR.

"Kalau di India, seingat saya Rp29 ribu per hari. Kalau kali 1 bulan, ya sekitar Rp900 ribu. Indonesia pada 2019 masih Rp500 ribu. Nah, kita usulkan untuk honor KPPS ini manusiawilah. Yang manusiawi itu usulan kita sebesar UMR. UMR di tingkat kabupaten/kota," terangnya.

Pramono mengungkapkan KPU berusaha meningkatkan honor petugas KPPS di Indonesia yang dinilai sangat kecil. Apalagi, pada Pemilu 2019, banyak petugas KPPS yang gugur.

"Mungkin nanti kita cari angka mediannya. Kan ada kabupaten/kota yang mampu memberi UMR tinggi, tapi ada juga daerah yang UMR-nya rendah. Itu kita nanti harus melihat data-data itu secara rinci. Jadi itu salah satu contoh kenapa anggaran kita usulkan cukup banyak. Itu karena kita ingin memberi honorarium kepada KPPS yang lebih manusiawi. 2019 dulu banyak yang meninggal. Lalu mereka hanya diberi asuransi, honornya kecil sekali," jelasnya.