Artikel.news, Makassar -- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar Khadijah Iriani mengatakan Satpol PP merupakan OPD dengan serapan anggaran tertinggi pada triwulan pertama.

“Memang Satpol PP bekerja 24 jam dan terlibat layanan langsung,” kata Iriani usai pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi program atau kegiatan APBD Makassar triwulan pertama tahun 2021 di ruang Sipakatau, Senin, (31/5/2021).

Ke depan, seluruh perangkat kerja daerah perlu meningkatkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2021. Sebab tercatat ada 30 instansi yang penyerapan anggarannya masih dibawah enam persen.

Berdasarkan data yang dihimpun, total serapan anggaran baru sekitar Rp 303 miliar lebih atau 6,49 persen dari total APBD sebesar Rp4,677 triliun. Sedangkan untuk fisik 8,47 persen.

Realisasi serapan anggaran tertinggi yaitu Satpol PP dengan realisasi keuangan 18,07 persen dan fisik 18,07 persen.

Sementara secara umum ada 30 pengguna anggaran dengan daya serap terendah. Yang paling rendah Dinas Pertanahan dengan serapan baru 0,13 persen dan fisik satu persen. 

Di sisi lain, ada 4 instansi yang belum melaporkan, diantaranya bagian administrasi pembangunan, bagian ortala, bagian protokol dan bagian kesejahteraan rakyat.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, kondisi penyerapan anggaran yang rendah biasa terjadi karena masih dalam momen transisi pemerintahan.

Selain itu, Danny menyebut sikap instansi yang bersangkutan seperti enggan membelanjakan anggaran.

“Khusus untuk belanja, semua untuk Makassar Recover segera dibelanjakan. Ini sudah ada payung hukumnya,” ujarnya.

Danny menekankan kepada semua perangkat daerah untuk melakukan percepatan.

“Ini Dinkes saya lihat rendah juga, saya menjunjung tinggi transparansi, belanjakan cepat itu,” tegasnya.