Artikel.news, Makassar - Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir, merekomendasikan ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan (Danny) Pomanto untuk segera melakukan evaluasi beberapa pejabat di Dinas Pendidikan Kota Makassar. 

Pasalnya, diindikasi banyak pejabat di dinas pendidikan melakukan transaksi jual beli barang kepada kepala sekolah melalui vendor.

"Saya merekomendasikan ke pak wali untuk mengganti atau mengevaluasi beberapa pejabat di dinas pendidikan," ujar Wahab, Senin (10/5/2021).

"Dinas pendidikan ini sebenarnya dinas yang mulia, hanya sayangnya dinas pendidikan ini terindikasi diisi oleh para pedagang semua, pedagang aplikasi pedagang buku pedagang foto pedagang kursi," tambahnya.

Wahab mengungkapkan, belum lama ini, dirinya menerima laporan ada pejabat di dinas pendidikan yang menyuruh vendor untuk menjual foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar seharga Rp250 ribu ke setiap sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. 

"Saya kemarin dapat laporan bahwa terindikasi ada pejabat di dinas pendidikan merekomendasikan beberapa vendor untuk menjual foto wali kota dan wakil wali kota Rp250 ribu, setiap sekolah wajib membeli dua berarti Rp500 ribu untuk apa, harus membeli sementara tidak ada orang sekolah," terangnya.

Sehingga kata dia, Hal ini mejadi perilaku yang menyimpang yang ada di Dinas Pendidikan.

"Marwa pendidikan kita itu susah maju karena diisi oleh orang-orang tidak memahami marwa pendidikan. Kita berharap langkah cepat pak wali untuk segera melakukan pembenahan kalau pak wali butuh nama-nama, saya siap untuk usulkan daftar nama-nama untuk dievaluasi saya tahu penjual aplikasi penjual buku saya tahu," katanya.

Hal ini, kata dia sudah lama dilakukan oleh para pejabat di Dinas Pendidikan. Bahkan pernah melakukan jual beli buku di kantor Dinas pendidikan.

"Penah ada salah satu kegiatan jual buku itu saya bubarkan, tidak usah saya sebut namanya, itu saya bubarkan itu berkat bantuan dari media dan penyidik," ungkap Wahab.

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, semua kepala sekolah dikumpulkan di suatu tempat kemudian diberi pengarahan dan setelah itu merekomendasikan membeli buku di salah satu perusahaan.

"Tidak begitu kerjanya pejabat. Katanya kita merdeka pendidikan, sementara watak kita bukan seorang watak merdeka, watak penjajah. Nah mereka ini tidak cocok ditempatkan didinas pendidikan. lebih cocok mereka ditempatkan di pulau Kodingareng supaya ada efek jerah," katanya.

Ia juga merekomendasikan para pejabat di disdik melaporkan harta kekayaannya, karena dinilai ada pejabat yang hartanya yang fantastik.

"Mesti menelusuri dugaan ini karena 
harusnya juga itu LHKPN pejabat itu ditelusuri di Dinas Pendidikan karena pasti ada pertambahan hartanya yang fantastik, saya mencurigai," ujar Wahab.