Artikel.news, Makassar - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan izin kepada Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk melakukan mutasi pejabat jika hal itu memang perlu untuk dilakukan.

Hal tersebut disampaikan langsung Tito Karnavian saat memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat di lingkup Pemprov Sulsel. Hadir Plt gubernur, sekda, hingga para pejabat eselon II dan III.

"Pembangunan, perekonomian, pelayanan publik harus jalan. Plt gubernur sekarang yang pemimpin ril. Apa pun yang diinginkan, silakan didiskusikan, termasuk kalau mau mutasi kita dukung supaya yang di bawah lebih kuat," kata Tito, dilansir dari SuaraSulsel.id, Rabu (21/4).

Ia pun meminta agar semua pejabat di lingkup Pemprov Sulsel wajib mendukung Andi Sudirman. Saat ini pimpinan tertinggi di Sulsel ada di tangan pelaksana tugas.

"Suka atau tidak suka, pejabat tertingginya adalah plt gubernur sekarang. Semua harus mendukung. Kehadiran saya di sini juga sebagai bentuk dukungan. Jangan berhenti karena satu orang yang bermasalah. Sistem harus berjalan," ujar mantan Kapolri ini.

Biasanya, kata Tito, ada bawahan yang merasa galau jika ada pergantian pimpinan. Kemendagri hadir untuk mengawal bahwa semua akan baik-baik saja.

Tito juga mengingatkan Andi Sudirman agar tetap berhati-hati. Latar belakang perusahaan dan pemerintahan sangat berbeda. Makanya, ia meminta untuk segera menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi pemerintahan.

"Di bawah ini (pejabat) semua jago silat. Istilahnya kungfunya. Mereka lebih jago karena udah duluan masuk, lebih paham aturan. Nanti kalau berbeda pandangan dengan Pak Gub, mereka bisa buat aturan yang bisa memperlambat kinerja," katanya.

Tito berharap stabilitas pemerintahan dan politik di Sulsel harus tetap jalan. Apalagi pasca penetapan tersangka Nurdin Abdullah oleh KPK.

Makanya, ia datang ke Sulsel untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan sistem. Ia tidak ingin pemerintahan goyang karena adanya kejadian tersebut.

Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menambahkan mutasi bukan solusi. Namun evaluasi terhadap OPD tetap dilakukan.

"Kita lihat performanya, kalau menurun tentu kita ambil kebijakan (mutasi). Kita evaluasi dari bulan ke bulan. Tapi mutasi itu bukan solusi," ucapnya.