Artikel.news, Polman - Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) tahun 2021-2022 secara virtual dariKediaman Gubernur Sulbar di Matakali, Polman, Selasa (13/4/2021).

Acara ini dipusatkan di Gedung KPK, Jakarta, yang dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan sejumlah pejabat lainnya.

Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga, pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. 

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak pernah absen terkait kegiatan pencegahan korupsi. Namun, ia menilai pemberantasan korupsi tak hanya 'digarap' KPK.

"Pada prinsipnya pemberantasan korupsi tak bisa diserahkan ke KPK saja tapi juga seluruh anak bangsa apakah dia ada di birokrat, pengusaha, atau apakah dia terlibat di seluruh aspek kehidupan," kata Firli, dilansir dari Merdeka.com.

Firli menyakini, KPK terus mendorong perbaikan sistem. Menurut Firli, peranan gubernur sebagai perwakilan pemerintah di tiap provinsi menjadi sentral dengan memiliki visi misi dalam rencana strategisnya.

"Jadi berapa besar anggaran program apa saja, jadi saya kira paham daerah mana saja yang rentan terjadi korupsi," jelas perwira polisi berbintang tiga ini.

Terkait kerentanan korupsi, Firli merinci beberapa sektor seperti sektor pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan fee proyek. Dia pun mewanti agar tidak ada lagi kepala daerah yang meminta hal tersebut agar penetapan APBD dengan laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi jangan ada lagi suap menyuap, jika itu terjadi maka berhadapan dengan penegakan hukum, karenanya kita lakukan perbaikan sistem, baik itu pengadaan, perencanaan, penyusunan e-catalog, sehingga semua orang akan transparan akuntabel dari praktik korupsi," katanya.