Artikel.news, Jakarta - Hari Senin (12/4/2021) besok, sebanyak 10 ribu buruh dari 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota se-Indonesia akan melakukan aksi demo yang akan dipusatkan di depan gedung MK (Mahkamah Konstitusi), Jakarta.

Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual, dilansir dari Detik.com, Minggu (11/4/2021).

Menurut Said, aksi akan dilakukan secara fisik yang berpusat di depan Gedung MK. Nantinya, akan ada perwakilan sekitar 50 orang yang melakukan orasi di depan gedung MK mulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIB.

"Akan diikuti kurang lebih 10 ribu buruh di seluruh Indonesia. Ada 20 provinsi dan 150 kabupaten dan kota. Aksi pusatnya di Gedung MK mungkin ada perwakilan dari daerah 50 orang dan sudah di-rapid antigen," ujarnya.

Sisanya, aksi akan dilakukan secara menyebar mulai dari kantor kepala daerah, hingga aksi massa di 1.000 kawasan pabrik oleh para buruh.

"Puluhan ribu buruh itu di gerbang pabrik masing-masing. Misal di kawasan indutri Cikupa, Cilegon, Jababeka, Karawang, dan lainnya mereka di pabrik-pabrik itu akan keluar dari tempat produksi," ungkap Said.

Ada empat tuntutan yang diajukan pada demo besar-besaran ini. Pertama, buruh meminta MK setuju untuk membatalkan dan mencabut UU no 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Khususnya pada klaster ketenagakerjaan yang dinilai mengancam hak para buruh.

"Kami meminta hakim MK untuk membatalkan dan mencabut Omnibus Law pada UU no 11 tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan," kata Said.

Kedua, buruh meminta agar THR tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Ketiga, buruh menuntut agar sistem upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 diberlakukan. Yang keempat, mereka meminta agar dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan diusut tuntas.