Artikel.news, Makassar --  Menjelang Ramadhan 1442 Hijriah DPRD Kota Makassar meminta seluruh warga menahan diri untuk tidak  mudik menjelang  hingga lebaran 1442 Hijriah mendatang.

Diketahui Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melarang mudik 6-17 Mei mendatang, utamanya bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Hal ini menindaklanjuti permintaan presiden RI Joko Widodo dalam rangka memaksimalkan vaksinasi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir berharap pemerintah daerah mempersiapkan dini upaya tersebut. 

Dia khawatir penularan Covid-19 ke daerah akan meningkat akibat sikap masyarakat yang bebal.

"Mudik ini sudah jadi kebiasaan dan tradisi masyarakat, kita minta utamanya di luar wilayah penyangga itu tidak mudik, karena ini jelas akan sangat beresiko," ucapnya, Senin (5/4/2021).

Dia meminta agar Pemerintah daerah memberikan syarat khusus bagi masyarakat yang akan ke luar daerah melalui Surat Edaran. 

Masyarakat diwajibkan mengantongi keterangan vaksinasi jika betul-betul terpaksa harus ke luar daerah.

"Sebaiknya memang sudah divaksinasi, baru boleh mudik. Ini dalam rangka peningkatan kewaspadaan kita. Inikan nda enak ketika balik bersenda gurau dengan keluarga tapi ternyata terpapar virus Covid-19 ini," ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta seluruh OPD utamanya leading sektor penanganan Covid-19 untuk tidak ke luar daerah menjelang akhir Ramadhan ini.

Wahab mengharapkan vaksinasi Covid-19 dapat secepatnya rampung agar kota Makassar dapat secepatnya normal.

"Jadi kita minta pak Wali segera masifkan gerakan vaksinasi itu,  kita berharap secepatnya keluar surat edarannya ini, agar ASN ini sebisa mungkin tidak meninggalkan Kota Makassar, untuk mencegah terjadinya migrasi penyakit," ujarnya.