Artikel.news, Mamuju - Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah menyoroti data makro dan data spasial dalam bencana yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Sorotan ini disampaikan Usman Suhuriah pada diskusi virtual bersama Gen Indonesia bertema “Bangkit dari Bencana. Nasib Perempuan dan Anak Pasca Bencana di Tengah Pandemi”, Sabtu (6/2/2021).

Padahal, kata Usman, data menjadi upaya awal pemenuhan hak dasar untuk  korban bencana dan fundamental untuk masuk ke tahap rehabilitasi. Apalagi bencana alam masih mengintai masyarakat Indonesia yang hidup di wilayah Ring of Fire seperti di Sulbar.

Pembicara lain, yakni Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rita Pranawati, mengatakan, penanganan korban bencana di Sulawesi Barat penting untuk jadi refleksi. 

Menurutnya, kebutuhan perempuan dan anak serta pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan jadi hal fundamental yang harus dipenuhi pemerintah agar tak menjadi masalah sosial tambahan saat menangani bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diwakili oleh Kapusdatin Raditya jati menyatakan bajwa perempuan dan anak selalu menjadi prioritas BNPB. Bantuan untuk wilayah terisolasi pun dimaksimalkan melalui jalur udara dengan bantuan TNI. 

BNPB juga menyadari ada tantangan untuk menggerakkan siaga bencana yang melibatkan perempuan yang harus digarap BNPB. 

"Sejauh ini, BNPB memulainya dengan gerakan Srikandi Siaga Bencana dan Srikandi Sungai. Geografis Indonesia membuat tak ada satu wilayah pun di tanah air yang tidak rawan bencana," jelas Raditya Jati. 

Sedangkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, M Syafii Nasution menjadikan bencana alam di Sulbar sebagai pelajaran bagaimana pemerintah, masyarakat, relawan dan pihak swasta saling membantu dengan menjalin komunikasi yang baik untuk membantu mempercepat proses ditribusi bantuan dan membuka akses wilayah terisolasi. 

Kementerian Sosial mengklaim mendirikan tenda ramah perempuan dan anak, dapur umum yang mencukupi, air bersih yang memadai dan ketersediaan toilet bergerak. salah satu lokasinya adalah di stadion Manakarra, Mamuju. 

“Kalau dibilang pemerintah lambat menangani bencana, kami terus berupaya semakin baik. Karena beda bencananya beda pula penanganannya” ujar Syafii.

Tak hanya pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan korban bencana di tengah pandemic Covid-19 juga menjadi sorotan dalam diskusi virtual yang mengambil tema Bangkit dari Bencana ini. 

Salah seorang peserta diskusi yang juga dokter dari Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia, dr. Tri Maharani menyebut dari hasil swab PCR menunjukkan peningkatan 70 persen kasus positif Covid-19 yang menjangkiti pengungsi dan relawan. 

“Kami melihat belum ada tenda ramah anak dan perempuan di wilayah terpencil. Padahal tak hanya tenda ramah anak dan perempuan saja, tapi juga tenda khusus isolasi pasien covid-19,” katanya.

Dari sudut pandang lebih luas, anggota DPR Komisi VII dari fraksi partai Golkar, Ace Hasan Syadzili mengapresiasi peran relawan yang menjadi modal sosial penanganan bencana. 

Komisi VII meminta pemerintah tidak menyangkal temuan relawan di lapangan. “Laporan dari relawan harus dicek dan segera direspons, jangan ada masyaraat terdampak bencana yang tidak tersentuh bantuan,” ujar Ace Hasan. 

Diskusi yang diselenggarakan Gen Indonesia, perkumpulan Jurnalis dan aktivis, menghadirkan fakta dari lokasi bencana dan masukan dari warga Sulbar, untuk memberi rekomendasi dan masukan bagi pemerintah. 

Karena dalam Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana pasal 48 secara tegas menyatakan pemerintah wajib memberi pemenuhan kebutuhan dasar dan pelindungan kepada kelompok rentan yakni bayi, balita, ibu menyusui, lansia dan penyandang disabilitas.

Gen Indonesia adalah perkumpulan jurnalis dan aktivis yang hadir di era disrupsi informasi untuk menjembatani komunikasi antar stake holder.

Visi Gen Indonesia adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat yang beragam untuk hidup Bersama dengan penuh toleransi.

Laporan	:	Faisal
Editor	:	Ruslan Amrullah