Artikel.news, Makassar - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menjadi pembicara dalam Sarasehan Industri Jasa Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Hotel Four Point Makassar, Sabtu (1/5/2021). Sarasehan ini mengambil tema Peran Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung PEN dan Pemberdayaan UMKM di Sulsel.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, memaparkan upaya pemerintah dalam mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produksi dengan mengupgrade standarisasi produk.

"UMKM kita sudah lebih dari 1 juta, di tahun 2020 - 2021 kita sudah mengupgrade produk standarisasi untuk sertifikasi dan juga repackaging produk," katanya, dikutip dari Humas.sulselprov.go.id, Minggu (2/5/2021).

Tahun depan, program ini akan semakin ditingkatkan di seluruh pelaku UMKM di Sulsel, sehingga para pelaku UMKM memiliki standarisasi produk untuk masuk ke market place. 

Terkait dengan peran perbankan syariah dalam memberdayakan UMKM, Andi Sudirman berharap ada program dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dapat menguatkan sektor-sektor usaha kecil di Sulsel.

“Kita berharap ada program produk BSI yang bisa menguatkan kita di sektor usaha kecil. Kita juga mendorong organisasi syariah, seperti saya sendiri sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah sedang menggenjot klinik syariah, bisnis syariah dan memikirkan bagaimana bantuan mikro kedepan tanpa bunga untuk permodalan bagi para pelaku usaha kecil atau calon pengusaha yang baru ingin merintis sebuah usaha,” tegasnya.

Sarasehan ini juga menghadirkan narasumber Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Ngatari, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menjelaskan, sarasehan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada para pelaku UMKM di Sulsel yang menjadi mitra perbankan tentang peran serta Bank Syariah Indonesia (BSI), dalam membantu pemberian pinjaman modal secara syariah kepada pelaku UKM.

“Masyarakat butuh produk-produk syariah yang berkualitas, harganya lebih murah, dan pelayanannya lebih bagus. Makanya kita sekarang punya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang kita harapkan bisa menjangkau ke seluruh masyarakat di daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, menyampaikan, banyak yang menjadi masukan terkait dengan upaya pemulihan ekonomi dan upaya membantu UMKM dari sisi bantuan perbankan syariah Indonesia. Menurutnya, di Sulsel ada 1,2 juta pelaku UMKM, namun hanya sebagian kecil saja yang bisa mengakses perbankan. Sehingga, hal tersebut perlu dicarikan solusi yang tentu dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia bisa membantu pengembangan UMKM, baik itu literasi keuangan maupun dengan perkreditan.

“Yang pasti kita berharap dengan hadirnya BSI ini minimal ada pembeda dengan perbankan konvensional. Untuk itu, sebagai masyarakat muslim di Sulsel tentu ini bisa dimanfaatkan,” harapnya.

Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Ngatari, menjelaskan, Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan dari tiga bank syariah, yakni Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. BSI berkomitmen ikut menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional dan aktif menyalurkan pembiayaan. Seperti halnya di Makassar, pencapaian penyaluran pembiayaan diakui cukup bagus.

“Terakhir kami sampaikan sisa kuota kami masih banyak, masih cukup besar. Malah permintaan yang cenderung agak menurun,” terangnya.

Untuk itu, Ngatari meminta kepada perusahaan-perusahaan di Makassar untuk bisa turut membantu peningkatan penyaluran pembiayaan dengan menghubungi BSI.