Artikel.news, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat berperan aktif dalam kegiatan Capacity Building, Rapat Koordinasi, dan Penyusunan Rencana Aksi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel d’Maleo, Jumat (14/11/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Bersama TP2DD se-Sulawesi Barat dengan TP2DD Provinsi Jawa Tengah dan TP2DD Kota Semarang yang digelar pada 28–29 Oktober 2025.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Penyusunan rencana aksi harus dilakukan secara optimistis, namun tetap realistis agar implementasinya berjalan efektif dan berdampak bagi pelayanan publik dan peningkatan PAD,” ujar Eka Putra.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota TP2DD kabupaten se-Sulawesi Barat, para Kepala Cabang Bank Sulselbar se-Sulawesi Barat, serta menghadirkan pemateri dari DKSP Bank Indonesia yang memaparkan perkembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan arah pengembangannya ke depan.

Selain itu, Divisi Digital dan Layanan Kantor Pusat Bank Sulselbar turut menyampaikan materi mengenai perluasan layanan digital serta perkembangan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di wilayah Sulawesi Barat.

Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, hadir Syaharuddin, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, bersama perwakilan UPTD Laboratorium Uji Mutu dan Standarisasi Dinas PU, serta pengelola retribusi dari Dinas Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan dua program unggulan dalam rencana aksi digitalisasi tahun 2026, yaitu:

Program Percepatan Elektronifikasi Retribusi Layanan Uji Mutu melalui integrasi e-Laboroji dengan sistem pembayaran Bank Sulselbar berbasis QRIS Dinamis.

Program Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi belanja daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Syaharuddin menjelaskan bahwa kedua program tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk memperluas digitalisasi pembayaran layanan publik dan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah melalui pemanfaatan KKI. Implementasi dua program unggulan ini diharapkan memberi dampak nyata bagi kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern,” ungkap Syaharuddin.

Secara terpisah, Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan dukungan penuh terhadap peningkatan kapasitas TP2DD serta percepatan program digitalisasi yang ditargetkan berjalan pada tahun 2026.

“BPKPD mendorong penuh pelaksanaan rencana aksi TP2DD dengan memperkuat kolaborasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Indonesia. Sinergi ini menjadi kunci untuk memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Ali Chandra.

Melalui kegiatan ini, Sulawesi Barat optimistis memperkuat koordinasi dan sinergi antar-TP2DD, serta mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang semakin digital, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat.(Rls)