Artikel.news, Mamuju -- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI melakukan Ekspose Hasil Pengukuran Kompetensi Digital bagi ASN dan Non ASN lingkup Pemprov Sulbar yang dirangkaikan dengan Penutupan Pelatihan DLA Provinsi Sulbar, di Gedung Graha Sandeq, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (17/10/2025). 

Pengukuran Kompetensi Digital terhadap 11.869 ASN dan Non ASN memperoleh hasil yang memuaskan, dengan nilai 2,76 mendapat predikat baik. Berdasarkan data yang diperoleh ini juga, 31 persen yang masuk kategori baik merupakan usia produktif dengan jumlah 4.713 personel. 

Gubernur Sulbar Suhardi Duka berterima kasih atas dukungan Kementerian Komdigi dalam melakukan pengukuran kompetensi digital terhadap ASN dan Non ASN lingkup Pemprov Sulbar. Hasil tersebut menjadi pegangan untuk pengambilan kebijakan ke depan. 

"Inilah pentingnya data. Data yang tepat maka pengambilan keputusan juga tepat. Olehnya itu tadi oleh para penguji menjadikan topik "SDK Sulbar" Satu Data Kemiskinan, menjadi juara satu itu karena data," tutur SDK. 

Plt Kepala Dinas Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menambahkan, Pemprov Sulbar merupakan pemprov pertama di Indonesia yang melakukan pengukuran kompetensi, tepatnya dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025, merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, BBPSDM Kominfo Makassar. 47 satuan kerja di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat dilibatkan dengan tingkat partisipasi yang mencapai 98,8 persen.  

"Pengukuran ini menunjukkan komitmen tinggi dari ASN dan Non-ASN dalam meningkatkan keterampilan digital mereka untuk mendukung transformasi digital di pemerintahan," ujar Ridwan. 

Ridwan menjelaskan, tujuan utama pengukuran kompetensi digital ini adalah untuk menilai kesiapan digital ASN dan Non-ASN dalam menghadapi tantangan era digital serta mengidentifikasi area yang perlu pengembangan lebih lanjut. 

Dengan hasil pengukuran yang objektif, diharapkan pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan digital pegawai dan mempercepat digitalisasi layanan publik serta meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat.

"Pengukuran kompetensi digital ini mengacu pada framework DigComp (Digital Competence Framework) yang disusun oleh Uni Eropa, yang mencakup lima area utama: informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan, serta pemecahan masalah. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menilai tingkat kesiapan digital para pegawai dalam menghadapi tuntutan era digital yang semakin berkembang, serta mengidentifikasi area-area yang perlu pengembangan lebih lanjut dalam kompetensi digital," ungkapnya. 

Hasil pengukuran ini akan dijadikan sebagai landasan kebijakan dan dasar dalam merancang program pengembangan kompetensi digital di Provinsi Sulawesi Barat. Program-program pelatihan akan difokuskan pada peningkatan keterampilan di area-area yang masih memerlukan perhatian lebih, seperti keamanan digital, pembuatan konten digital, serta pemecahan masalah dengan teknologi digital. 

Dengan kebijakan ini, diharapkan ASN dan Non-ASN Provinsi Sulawesi Barat dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia digital, serta mendukung proses transformasi digital dalam pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Sementara, Kepala  BPPSDM Makassar Baso Saleh mengapresiasi atas kerjasama yang terbangun dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Pemprov Sulbar sehingga pelaksanaan pengukuran kompetensi digital memperoleh hasil yang cukup memuaskan. 

"Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kedepan," ungkapnya.(Rls)