Artikel.news, Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bertemu Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Fadhilah Mathar, di Kantor BAKTI Kominfo, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian permasalahan blankspot di Sulbar yang masih menjadi kendala pembangunan sosial ekonomi.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menegaskan pemerataan akses digital menjadi syarat utama dalam mendukung realisasi Panca Daya Sulbar.

“Masih terdapat sekitar 300 titik blankspot di wilayah Sulbar yang menjadi tantangan serius bagi pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, mengapresiasi upaya Pemprov Sulbar yang telah menuntaskan sebagian persoalan blankspot. Ia menegaskan, percepatan kerja sama diperlukan agar akses internet di desa-desa segera terpenuhi.

Hingga 2025, BAKTI Kominfo telah menghadirkan layanan internet di 672 lokasi layanan publik di enam kabupaten di Sulbar. Rinciannya, Kabupaten Majene 46 lokasi, Mamasa 34, Mamuju 112, Mamuju Tengah 170, Pasangkayu 51, dan Polewali Mandar 259 lokasi. Layanan tersebut mencakup 565 titik pendidikan, 72 kantor pemerintahan, 19 fasilitas kesehatan, dan 3 rumah ibadah.

Selain itu, 46 BTS baru akan dibangun, termasuk tiga BTS 4G di Kabupaten Mamuju Tengah yang sudah terealisasi pada tahap awal.

Untuk 2026, BAKTI menargetkan penambahan 161 titik layanan publik. Sebarannya, Kabupaten Majene 11 lokasi, Mamasa 54, Mamuju 43, Mamuju Tengah 20, Pasangkayu 18, dan Polewali Mandar 15. Fasilitas yang akan diperkuat meliputi 58 titik pendidikan, 83 kantor pemerintahan, 17 fasilitas kesehatan, 2 rumah ibadah, dan 2 lokasi wisata.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, Mustari Mula serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik.

Kerja sama Pemprov Sulbar dan BAKTI Kominfo diharapkan mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi sehingga masyarakat semakin mudah mengakses pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan peluang ekonomi digital.(rls)