Artikel.news, Makassar — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menguatkan industri dan pariwisata halal mendapat dukungan baru. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi UPT Halal Centre Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang dipimpin Kepala UPT, Muhammad Nusran, di Balai Kota, Selasa (19/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Munafri dan Jajaran pegawai UPT Center UMI membahas rencana sinergi dalam edukasi sadar halal dan pendampingan sertifikasi halal, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah kota, akademisi, dan pelaku usaha.

Nusran menjelaskan, selama ini UPT Halal Centre telah mendampingi ratusan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal gratis.

“Kami sudah melakukan pendampingan kepada hampir 600 pelaku usaha, dan lebih dari 2.000 produk berhasil tersertifikasi halal. Ke depan, kami ingin sinergi ini semakin diperluas bersama Pemkot,” ujarnya.

Tidak hanya bagi pelaku usaha, UPT Halal Centre UMI juga merancang edukasi halal untuk peserta didik mulai dari usia sekolah dasar dan menengah, komunitas mesjid, pesentren melalui program Duta Halal.

“Jadi melalui audiensi kita ingin menginformasikan bahwa ada UPT Center UMI siap fight, kita bantu Pemkot Makassar apa saja yang bisa dikolaborasikan,” ujarnya.

Munafri menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai pentingnya sinkronisasi agar program-program yang digagas dapat dimaksimalkan, termasuk yang menyasar sekolah-sekolah. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, siap memberikan dukungan melalui koordinasi dengan dinas terkait.

“Silakan berkoordinasi dengan dinas terkait. Pemerintah kota siap mendukung agar edukasi halal juga bisa masuk ke sekolah-sekolah,” kata Munafri.

Munafri juga menyoroti tantangan dalam proses sertifikasi halal, khususnya terkait bahan baku impor. Menurutnya, produk lokal relatif lebih mudah diverifikasi, sementara bahan impor jauh lebih kompleks karena harus ditelusuri hingga turunan ingrediensnya.

Ia lalu mencontohkan Jepang yang memiliki sistem sangat ketat dalam memastikan kehalalan produk, sehingga berhasil menempati peringkat pertama indeks halal dunia, sedangkan Indonesia berada di urutan keenam.

Kondisi ini, lanjutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Makassar untuk memperkuat ekosistem halal tersebut.

“Kalau produk lokal relatif mudah, tapi bahan impor lebih kompleks karena harus dicek hingga turunan ingrediensnya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Makassar memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal. Jika sektor wisata halal berkembang, maka seluruh ekosistem pendukungnya juga akan ikut terangkat—mulai dari kuliner, penginapan, hingga transportasi halal. Inilah arah yang menurutnya harus dibangun bersama seluruh pihak.(*)