Artikel.news, Parepare -- Utang Pemerintah Kota Parepare kepada pihak ketiga akan segera dibayarkan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, M Rahmat Sjamsu Alam (RSA) setelah Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali menandatangani SK Parsial terkait utang Pemkot Parepare. 

"Alhamdulilah Bapak Penjabat Wali Kota Parepare telah menanda tangani  SK Parsial terkait Utang Pemkot ke pihak ketiga. Kalau tidak salah ditanda tangani tanggal 9 Juni 2024," ungkap Rahmat Sjamsu Alam yang dihubungi Jumat (12/7/2024).

Karena itu, Rahmat Sjamsu Alam atau biasa disebut RSA, telah menghubungi langsung Kepala Badan Keuangan (BKD) Parepare, Prasetyo Catur K, agar segera menjadwalkan pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Lebih lanjut RSA menyampaikan bahwa total utang Pemkot sebesar Rp19.935.027.827 atau Rp19,9 miliar lebih berdasarkan hasil audit BPK dan reviu Inspektorat Parepare, beberapa bulan yang lalu. 

Adapun detail utang terdiri dari Balanja Modal sebesar Rp14.879.414.741, belanja barang dan jasa sebesar Rp4.809.673.408 dan lanjutan sebesar Rp245.939.678.

Pembayaran utang Pemkot ke rekanan ini sudah menjadi komitmen sejak awal RSA untuk mengawal dan memperjuangkannya.

"Saya yakin pemerintah daerah segera mencairkan atau membayar hasil pekerjaan proyek yang telah dirampungkan oleh beberapa rekanan di Parepare. Apalagi kondisi keuangan kita saat ini cukup baik, dan kondisi kas juga cukup untuk membayarkan utang tersebut. Cuma memang ada mekanisme yang harus dilalui sesuai peraturan perundangan," kata RSA usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) membahas soal utang Pemkot ke rekanan di DPRD Parepare, Rabu (8/5/2024).

Rahmat mengulas, pembayaran utang kepada rekanan itu melalui mekanisme. Salah satunya menunggu hasil reviu Inspektorat yang akan disinkronkan dengan hasil audit BPK. Itu dilakukan agar dalam pembayaran ke rekanan betul-betul sesuai ketentuan, dan di kemudian hari tidak ada temuan.

"Kami berkomitmen akan mengawal dan memperjuangkan proses tersebut, hingga rekanan bisa menerima pembayaran utang dari Pemkot Parepare. Paling lambat akhir Mei atau awal Juni," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Parepare yang juga Ketua MD KAHMI Parepare ini.