Artikel.news, Parepare - Penanganan kerusakan infrastruktur pasca bencana banjir dan solusi terhadap sumber air baku di Kota Parepare menjadi perhatian serius Kementerian PUPR RI. 

Hal itu terungkap saat Tim Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang turun langsung ke Parepare, Jumat (3/2/2023).

Muhammad Nizam dari Dirjen SDA bersama Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Djaya Sukarno yang menemui Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim bersama jajaran Pemkot Parepare, termasuk Direktur PAM Tirta Karajae Parepare, Andi Firdaus Djollong. 

Setelah itu, tim bergerak ke Bendung Sungai Karajae, meninjau langsung kondisi sumber air baku itu pasca terjangan banjir pada Rabu (1/2/2023).

"Kami sudah lihat kondisinya. Kami minta secepatnya Pemda bersurat ke Kementerian (PUPR). Kami juga akan melakukan kajian-kajian cepat bagaiman solusi penanganan sumber air baku Sungai Karajae ini," ungkap Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Djaya Sukarno usai meninjau Bendung Sungai Karajae. 

Sementara Nizam dari Dirjen SDA meminta agar Pemkot Parepare bersurat ke Kementerian PUPR untuk merincikan estimasi anggaran perbaikan Bendung Sungai Karajae, serta kronologi lengkap kejadian saat bencana banjir. 

"Kami tadi sudah diskusi juga dengan Direktur PAM Tirta Karajae bagaimana agar Bendung Sungai Karajae sebagai penyangga air ini bisa kembali difungsikan. Jadi kami sudah minta Bapak Wakil Wali Kota untuk buatkan laporan kronologi secara lengkap, selain itu kami minta analisis dampak yang terjadi, dan termasuk di dalamnya kerugian yang terjadi karena tidak terdistribusinya air ke pelanggan," terang Nizam. 

Direktur PAM Tirta Karajae, Andi Firdaus Djollong menyebutkan, tim sudah melihat langsung kondisi Bendung Sungai Karajae. Di antaranya terdapat mesin pompa dan intake yang mengalami gangguan serta sebagian bronjong hanyut terbawa arus banjir. 

Kerusakan itu menyebabkan pelayanan distribusi air ke pelanggan di sejumlah wilayah di Parepare, untuk sementara terganggu. 

"Kami diminta oleh pihak Balai untuk sementara tetap melakukan upaya perbaikan bendung sebagai bentuk kedaruratan," kata Andi Firdaus. 

Selain itu, kata Andi Firdaus, PAM Tirta Karajae diminta berkoordinasi dengan Pemkot Parepare, agar segera mengusulkan anggaran ke Kementrian PUPR terkait nilai yang dibutuhkan untuk perbaikan Bendung Sungai Karajae.

"Jadi kami sebagai operator pendistribusi air bersih oleh Pemerintah Kota Parepare diharapkan segera bersurat ke Kementerian PUPR. Kami diminta untuk menjelaskan kronologi kejadian dan membuat estimasi anggaran perbaikan secara menyeluruh. Pastinya kami apresiasi atensi dari Kementerian PUPR dan Balai Besar Pompengan Jeneberang," tandas AFJ, akronim mantan Wakil Ketua DPRD Parepare