artikel.news, Makassar-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta pemerintah kota mempercepat proses lelang tender proyek 2022. Proses tender pemkot dinilai sudah terlalu lama tetunda.

Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Arifin Daeng Kulle mengaku telah memberi ultimatum kepada Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP). Rencana pemanggilan pun tengah dipersiapkan untuk mengetahui kendala terkait lambannya proses tender.

"Komisi saya sudah ngomong dengan Pak Ketua DPRD, Insya Allah kami rencana mau panggil ULP untuk mengetahui dinas-dinas apa saja yang sudah masuk (dokumennya) untuk ditayangkan proses tender. Jadi jangan lagi ditunda-tunda, mudah-mudahan pekan ini kami panggil," ucap Arifin, Jumat (13/5/2022).

Ia menegaskan, semakin cepat tender dilakukan, proyek pengerjaan fisik juga bisa semakin cepat dilaksanakan. Apalagi, saat ini sudah memasuki pertengahan tahun.

Menurut Arifin, penundaan akan berdampak pada progres. Dikhawatirkan akan banyak proyek strategis yang tidak kelar sampai akhir tahun.

"Kami mau tahu persis, sebab sampai saat ini belum ada kegiatan fisik yang jalan. Kami mau di bulan Juni semua (pembangunan) fisik sudah bisa jalan sehingga triwulan kedua ini bisa tampak bobot fisik di infrastruktur terutamanya," jelas dia.

Hal senada sempat dikeluhkan Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah. Kata dia, pihaknya sempat memanggil ULP Pemkot Makassar dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev).

Dalam rapat itu, menurut Muchlis, pihaknya meminta ULP proaktif mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera memasukkan dokumen tender.

"Kami minta mereka jangan hanya menunggu, tapi juga jemput bola meminta dokumen tender dari dinas-dinas," ucap Muchlis.

Selain itu, pihaknya juga mendesak setiap OPD agar segera menuntaskan dokumen tender sehingga lelang bisa dilaksanakan.

"Dan itu bisa berdampak juga pada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang semakin membengkak," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir mengaku sudah menyiapkan segala dokumen tender yang diperlukan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur jalan. Bahkan, dokumen tersebut sudah lama diserahkan ke Bagian ULP.

"Kami sudah serahkan ke ULP, bahkan sudah melalui tahapan review (pengkajian ulang)," tutur Zuhaelsi.

Ia pun mengaku juga sudah berulang kali menghubungi ULP agar dokumen tersebut segera tayang dalam LPSE. Hanya saja, pengakuan dari ULP, kata Zuhaelsi, tim kelompok kerja (Pokja) mereka terbatas.

"Hampir tiap hari kami update progres ke ULP, tapi katanya Pokjanya terbatas," bebernya.

Lambannya progres dari ULP, menurut Zuhaelsi sangat berdampak pada rendahnya serapan anggaran Dinas PU. Sebab, sebagian besar kinerja Dinas PU bergantung pada progres pengerjaan fisik sejumlah infrastruktur.

"Bagaimana mau serapan tinggi kalau belum ada fisik berjalan. Kami sebenarnya sisa tunggu dari ULP, karena dokumen sudah rampung semua, rekomendasi dari hasil review juga sudah diperbaiki," jelasnya.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah