Usman Suhuriah
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Fraksi Golkar

APA yang dapat dinilai dari lima tahun pemerintahan Ali Baal Masdar -Enny Angraeny Anwar (ABM-ENY), dengan janji politik yang dikampanyekan sebelumnya maupun rencana yang dirumuskan selama pemerintahannya. 

Tanggal 12 Mei 2022 pekan depan adalah hari terakhir ABM-ENY menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Suatu momentum yang kelak dialami oleh para pejabat pemerintahan dimana mesti mengakhiri masa tugasnya. Walau demikian, tentu terdapat hal yang dapat dicatatkan untuk sekaligus sebagai pembelajaran.

Salah satu dari catatan yang dapat dikemukakan adalah terkait dengan kondisi eksisten PDRB perkapita penduduk misalnya.  Catatan yang diumumkan BPS (24/3/2022) provinsi di pulau Sulawesi, menempatkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi terkaya di pulau Sulawesi. 

PDRB perkapitanya senilai Rp 81,73 juta. Angka ini di atas rerata pendapatan penduduk di skala nasional yang hanya Rp. 62,24 juta/tahun. 

Provinsi dengan PDRB terbesar berikut adalah Sulawesi Selatan, sebesar Rp 59,66 juta/tahun. Setelahnya Sulawesi Utara dengan PDRB perkapita Rp. 54.04 juta, lalu Sulawesi Tenggara Rp. 52,29 juta.  Berikut, Gorontalo sebesar Rp.37,17 juta/tahun dan yang terakhir Sulawesi Barat sebesar Rp. 35,04 juta/tahun. 

PDRB Sulawesi Barat bila dibandingkan antara PDRB rerata penduduk masing-masing provinsi terutama dengan provinsi paling tetangga (Sulawesi Tengah) adalah ketimpangannya berada di antara Rp. 81,73 juta/tahun dengan Rp. 35,04 juta/tahun. 

Apa yang dapat dicatatkan dari data tersebut tentu merupakan fakta yang masih menyelimuti kondisi sosial ekonomi provinsi Sulawesi Barat ini. 

Terlebih bila dikaitkan dengan kondisi lanjutan di balik soal PDRB. Dengan dikaitkan dengan kondisi ekonomi makro daerah dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, dst yang masih bertengger pada urutan terkebelakang di antara provinsi yang ada.

Bahwa untuk menilainya dengan gamblang, apakah terdapat progres yang baik untuk pemerintahan ABM-ENY selama ini, maka sedikitnya tidak gampang untuk menariknya pada suatu kesimpulan. Kecuali bila kembali melihat kondisi data terkini yang ada (data BPS). Bahwa data-data tersebut secara grafikal tidak dapat disebut mengalami kemajuan yang berarti.

Kesulitan itu tentu cukup terwakili dari data yang dapat digali secara baik melalui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur  terakhir ini sebagai dokumen resmi pemerintah daerah bagi suatu misal. 
Sebagaimana LKPJ harus menunjukan fungsi evaluasi, oleh bagaimana secara tegas sanggup mengungkapkan keberhasilannya. Atau juga menunjukan ketidak-berhasilannya.  Dengan  membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja yang berjalan selama pemerintahannya.

Yang tampak bila menunjuk ke soal LKPJ ini, belum sepenuhnya dapat disajikan secara terang. Sementara upaya menemukan petunjuk (data) oleh kemungkinan kemajuan yang dicapai (bila ada fakta di luar dari data yang  dapat dibantah soal pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dst), maka ini juga sangat penting untuk memberi refleksi bagi penyusunan rencana kerja pemerintahan ke depan.  

Cerita keberhasilannya kelak menjadi sumber pembelajaran untuk direplikasi. Begitu juga dengan fakta kegagalan akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.

Mencatatkan apa yang tersisa dari ABM-ENY, sedikitnya dapat mengajukannya dengan beberapa pertanyaan penting. Antaranya, keberhasilan apa yang telah dicapai oleh pemerintah daerah. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga keberhasilan tersebut dapat diraih? Dan berapa anggaran yang telah habis digunakan untuk meraih keberhasilan tersebut.

Kerangka pertanyaan tersebut tentu akan berguna untuk melihat terdapatnya fungsi serta hasil guna yang dicapai oleh periode pemerintahan. Untuk tidak mengatakan bahwa mengisi jabatan pemerintahan akan bersifat lewat saja. Jika tanpa sesuatu yang dapat dinilai, dirasakan oleh warga masyarakatnya.

Bagaimanapun dibalik dari data-data yang kita baca selama pemerintahan ABM-ENY, apakah dinilai berhasil atau tidak tercapai sesuai misi yang dirumuskan, maka refleksi berikutnya adalah pentingnya kesadaran kritis pelaku pemerintahan. Bahkan oleh warga masyarakat di daerah ini untuk menempatkan kemajuan daerah sebagai “goal” yang utama dan pertama.

Kemampuan untuk membangun konsolidasi terhadap seluruh pemangku kepentingan dan refesentasi masyarakat agar bersedia memberi dukungan dalam meraih keberhasilan pemerintahan menjadi semakin penting.

Selamat dan terima kasih kepada gubernur Ali Baal Masdar dan Enny Angraeny Anwar atas pengabdiannya. Prestasinya dan dengan kondisi daerah yang sepenuhnya belum membaik, akan menjadi pembelajaran penting untuk masyarakatnya. 

Sebaliknya manfaat yang didapat di balik dari dari pesan data dan angka terkait Sulawesi Barat, pun akan menjadi memori untuk dikenang.

Laporan	:	Usman Suhuriah
Editor	:	Ruslan Amrullah