Artikel.news, Jakarta - Hasil survei tim peneliti Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Kajian Pengembangan Perkotaan Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI menyebutkan jika pemindahakan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kaltim masih akan penuh dinamika.

Suryadi Jaya Purnama, juru Bicara Tim peneliti UI menyampaikan beberapa informasi yang menarik sekaligus menggelitik atas keputusan politik pemerintah untuk menggulirkan program pemindahan ibu kota di masa perjuangan yang tidak mudah untuk bangkit dari pandemi yang belum berakhir.

Menurutnya, IKN kurang menarik di mata pelaku usaha sehingga mereka menyatakan pesimis atas dampak pemindahan IKN terhadap peluang usaha dan investasi. 

Mundurnya para investor Global IKN tersebut menjadi relevan berdasarkan temuan Tim Peneliti Kajian Pengembangan Perkotaan- KPP UI. Hasil survei menunjukkan 75 persen pelaku usaha menyatakan pesimistis dan hanya 25 persen yang masih optimistis.

Dia mengungkapkan bahwa hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan utama pemerintah memindahkan ibu kota yakni meningkatkan gerak ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan keluar pulau Jawa.

Tim ini bekerja dengan berbasis pengolahan data statistik deskriptif dan dipertajam dengan analisis SWOT pada rentang periode 14-23 Maret 2022, dengan profil responden 71,9 persen laki-laki dan 28,1 persen perempuan mewakili 17,5 persen usaha besar, 29,8 persen usaha menengah dan 52,6 persen usaha kecil, serta 94,7 persen berlatar belakang pendidikan lulusan perguruan tinggi dan 5,3 persen lulusan SMA atau sederajat.

Dilansir dari Media Indonesia, Ahad (3/4/2022), penelitian ini memotret persepsi pelaku usaha tentang dampak pemindahan IKN terhadap kota Jakarta dan IKN Nusantara. 

Hasilnya ditemukan 73,2 persen responden tidak mendukung pemindahan IKN dan hanya 26,8 persen yang mendukung; Mayoritas pelaku usaha atau 80,4 persen tidak setuju proyek pembangunan IKN dibebankan kepada APBN sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, hanya 19,6 persen yang setuju.

Berikutnya sebesar 81,2 oersen pelaku usaha berpendapat negatif terhadap penerbitan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai pembangunan IKN, dan hanya 18,8 persen yang berpendapat positif. Mayoritas mutlak sebesar 91,1 persen pelaku usaha menolak memindahkan usaha mereka ke IKN Nusantara, dan hanya 8,9 persen yang akan melakukannya.

Gunawan Tjahjono, Guru Besar Emiritius Kajian Pengembangan Perkotaan UI menyampaikan pentingnya asas kepastian bagi para pelaku usaha. Termasuk ketika mengomentari adanya dua versi Master Plan IKN terbitan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Buku Saku IKN yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sementara Sanny Iskandar, wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan bahwa masukan dan kajian kritis dari kalangan intelektual kampus UI sangat bermanfaat dan perlu dilakukan secara lebih intens untuk dikolaborasikan bersama pemangku kepentingan IKN lainnya. Hingga asas kepastian yang menjadi dasar di kalangan pelaku usaha bisa terjawab.