Artikel.news, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Surat tersebut terkait dengan pasokan minyak goreng yang masih minim di pasar tradisional.

Kenyataan tersebut membuat para pedagang kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng sesuai dnegan standard harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketua Umum DPP APPSI Sudaryono mengatakan pedagang pasar masih kesulitan untuk membeli minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. 

Konsekuensinya, harga minyak goreng yang dijual di pasar tradisional saat ini masih relatif mahal ketimbang yang ditawarkan ritel modern.

Melalui surat itu, APPSI meminta kepada Jokowi untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara ritel modern dan pasar rakyat.

Adapun rinciannya, HET Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Namun Sudaryono menyayangkan implementasi atas kebijakan tersebut tidak adil dan merata. Di mana, menurut penjelasannya, pemerintah dinilai lebih memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern

"Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya," kata Sudaryono dikutip dari Kompas TV, Jumat (11/3/2022).

Hal itu, tentu merugikan pedagang pasar rakyat, karena banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern.

Di sisi lain, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku dijual karena harga jualnya yang memang masih tinggi yaitu berkisar antara Rp17.000 sampai Rp21.000 per liter.

"Pedagang pasar rakyat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," ujarnya.

Dengan tidak dilibatkannya pedagang pasar dalam menyalurkan dan menjual komoditi bersubsidi menunjukkan pemerintah kalah dengan swasta.

"Pasar rakyat/tradisional ini berjumlah lebih kurang 16.000 pasar dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar," ungkapnya.

"Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling bawah/pemerintah desa," imbuhnya.

Sebab itu, Sudaryono meminta Jokowi bisa lebih memperhatikan para pelaku pasar rakyat atau retail tradisional.

"APPSI memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara ritel modern dan pasar rakyat, sehingga tercipta suasana pasar yang kondusif," tambah dia.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah