Artikel.news, Jakarta - Anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disiapkan pemerintah pada tahun 2022 sebesar Rp 414 triliun. Anggaran ini lebih kecil dari total PEN 2021.

Tahun 2022 akan dialokasikan ke kluster kesehatan Rp 117 triliun; perlindungan masyarakat Rp 154 triliun; dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141 triliun.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran PEN 2022 masih terlalu kecil jika melihat tantangan di 2022 semakin kompleks.

Ia mencontohkan anggaran perlindungan sosial yang idealnya sebesar Rp200 triliun sampai Rp300 triliun, karena ancaman inflasi yang  menggerus daya beli kelompok yang rentan.

“Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, kenaikan tarif listrik, gas LPG, dan BBM juga kenaikan tarif pajak PPN perlu diantisipasi dengan bantuan sosial yang lebih besar lagi. Selain persoalan alokasi yang mendesak diperbaiki adalah mekanisme pencairan dana PEN,” jelas Bhima, dikutip dari Kontan.co.id, Sabtu (1/1/2022).

Bhima mengimbau, jangan sampai ada lagi persoalan data yang belum terintegrasi atau butuh verifikasi yang lama sehingga anggaran realisasinya lambat. Selain itu, Ia mengusulkan, ke depan bentuk stimulus yang lebih spesifik membantu sektor usaha yang pemulihannya lambat.

Contohnya saja untuk sektor pariwisata yang harus ada stimulus khusus dan spesifik. Seperti untuk hotel bintang 3 ke bawah, apakah akan diberikan keringanan biaya listrik, air, atau pajak.

“Kemudian untuk transportasi juga sama, yang paling terpukul transportasi udara harus ada insentifnya sehingga tetap bisa beroperasi,” kata Bhima.

Padahal menurutnya, terdapat sektor yang sebenarnya sudah tidak perlu insentif, tapi ada sektor yang masih butuh stimulus. Kedepannya, semakin spesifik stimulusnya, pengawasan akan jauh lebih mudah.