Usman Suhuriah
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Fraksi Golkar

Sidang paripurna DPRD Sulbar berkaitan dengan interpelasi terhadap gubernur telah dilakukan penetapan surat keputusan sebagai bentuk tanggapan DPRD atas jawaban gubernur. Paripurna tersebut dilaksanakan tanggal 24/8/21 pekan lalu.

Dari urutan pelaksanaan sidang-sidang interpelasi ini telah dianggap lengkap setelah sebelumnya berlangsung sidang paripurna pengambilan keputusan pengajuan interpelasi, sidang pembacaan materi interpelasi, sidang mendengarkan jawaban interpelasi, dan terakhir sidang menyatakan keputusan menerima atau keputusan lain di luar dari menerima jawaban interpelasi.

Memperhatikan materi dari sidang paripurna terakhir lewat agenda menyatakan keputusan menerima atau pendapat lain di luar dari menerima atau menolak jawaban interpelasi, maka pengandaiannya berbanding lurus dengan materi yang termuat dalam jawaban gubernur. Yakni bahwa jawaban gubernur belum secara eksplisit memenuhi seluruh maksud pertanyaan interpelasi. Ini dapat dilihat dari muatan pertanyaan mengenai penandantanganan SK hibah dan bansos, misalnya.

Pokok jawaban gubernur belum secara gamblang menyatakan telah menandatangani SK hibah dan Bansos yang tersebut dalam pertanyaan interpelasi. Atau artinya gubernur belum menjawab makna atau maksud imperatif dari interpelasi. Toh bila belum dapat melakukan penandatangan SK dimaksud maka muatannya menuntut untuk menyebutkan posisi dan letak masalahnya dimana, aktor siapa yang menyebabkan dan bagaimana wujud tindakannya yang lebih terperinci dalam melakukan langkah penyelesaian masalah. Namun yang lebih eksplisit disebutkan adalah “meminta” waktu menyelesaikan proses penandatangan hibah dan bansos.

Demikian halnya tanggapan yang termuat dalam keputusan DPRD agar singkron dengan jawaban gubernur, maka DPRD atas interpelasi mengisyaratkan berakhir bersyarat. Dengan kata lain mengandung pandangan baru di luar dari menyatakan menerima atau menolak jawaban gubernur. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan pada salah satu butir keputusan DPRD Sulbar yakni ; *“bahwa terkait dengan hibah dan bansos kami masih memberikan kesempatan dan berharap kepada gubernur untuk segera merealisasikan hibah dan bansos sampai dengan 30 Nopember 2021, apabila sampai dengan waktu yang ditentukan, belum direalisasikan maka DPRD Sulawesi Barat akan bersikap untuk melakukan hak angket.”* (butir ke tujuh).

Berdasarkan butir keputusan tersebut di atas maka jawaban gubernur belum dapat diposisikan dapat diterima meski jawaban itu dapat dipahami.  Sehingga mengarah pada sikap DPRD yang toleransinya menunggu waktu yang ditentukan. Sikap toleran tersebut lewat ambang batas  (30 Nopember 2021) maka sikap melanjutkan atau penggunaan hak penyelidikan (angket) akan segera dimulai. Demikian termaktub dalam salah satu keputusan DPRD.

Menyinggung apakah interpelasi telah berakhir, maka dalam hal tersebut melahirkan pandangan atau opsi yang lebih baru. Yaitu bahwa bila mana yang termaktub dalam pertanyaan interpelasi belum sepenuhnya dijawab lewat penyelesaian masalah oleh gubernur, hingga turunan lain dari masalah seperti penanganan program sapi yang dibagi kepada masyarakat saat hari raya kurban, pembangunan Kolam renang, dan lain-lain.

Tanggapan yang diberikan oleh DPRD dalam interpelasi ini urutan waktunya (formil) berakhir, tetapi berakhirnya “menggantung” diantara kemungkinan pergeseran penggunaan hak dari interpelasi ke penyelidikan. Dan sesuai muatan keputusan DPRD ini, sisi materilnya menunggu ke ambang tolerasinya atau pada 30 Nopember 2021.

Alhasil, akhir interpelasi ini lebih karena telah mengarahkan kepada keputusan bersyarat. Dan secara tidak langsung  berarti keputusan tersebut yang dimuat dalam isi keputusan DPRD Sulbar perihal penetapan pandangan DPRD terhadap penjelasan gubernur atas hak interpelasi tentunya akan kita simak dengan baik apa yang akan terjadi ke depan. Baik oleh gubernur maupun lembaga DPRD Sulbar.

Akhir interpelasi dengan situasi seperti ini telah mengkonfirmasi kepada kita atas adanya opsi baru. Walau demikian kita berharap agenda lain dalam konteks hubungan kerja antara DPRD-pemda provinsi Sulbar tetap akan berjalan baik, insya Allah.