Artikel.news, Parepare -- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare 2025 tingkat Kecamatan rampung.

Dua Kecamatan menjadi sasaran hari kedua atau hari terakhir yakni Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Ujung, Rabu (7/2/2024).

Sesuai dengan tema Musrenbang tahun ini, yakni Penguatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Inklusif Serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing, usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang di dua Kecamatan itu tetap prioritas pada pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan SDM dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. 

Di Kecamatan Bacukiki Barat, Musrenbang awalnya dilakukan di luar ruangan tapi karena hujan dialihkan ke dalam ruangan Kantor Kecamatan Bacukiki Barat. 

Musrenbang dibuka resmi Camat Bacukiki Barat, Ardiansyah Arifuddin, dihadiri Kapolsek Bacukiki, Bappeda Parepare diwakili Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Syarifullah, perwakilan SKPD terkait, para Lurah, delegasi Kelurahan, LPMK, dan para stakeholder. Turut hadir Kepala BPS Parepare, Suparno Pani.

Sementara di Kecamatan Ujung, berlangsung di Aula Kantor Kecamatan, dibuka resmi Camat Ujung Muhammad Yusuf Azis, dihadiri Kabid Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Parepare, Kadek Sroningsih, Kapolsek Ujung, Kapolsek KPN, Danramil, jajaran SKPD terkait, para Lurah, delegasi Kelurahan, LPMK, forum-forum dan stakeholder lainnya. 

Di Kecamatan Bacukiki Barat, Camat Ardiansyah Arifuddin mengingatkan untuk tetap mengawal usulan-usulan prioritas masyarakat di Musrenbang tingkat Kota nantinya. 

Di Musrenbang tingkat Kota, Ardiansyah mengusulkan agar Badan Keuangan Daerah (BKD) dihadirkan untuk menjelaskan alasan usulan-usulan masyarakat tidak terealisasi pada Musrenbang sebelumnya. 

Dia juga mengusulkan perlu duduk bersama mengkoordinasikan antara usulan masyarakat melalui Musrenbang dan usulan melalui reses DPRD atau Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD, agar bantuan yang terealisasi tidak tumpang tindih. "Mungkin di Forum SKPD perlu duduk bersama mengkoordinasikan terkait usulan melalui Musrenbang atau Pokir supaya sinkron datanya," harap Ardiansyah.

Syarifullah memaparkan, tidak terakomodirnya beberapa usulan masyarakat karena anggaran terbatas. Khusus pada 2023, sesuai instruksi Mendagri, harus disiapkan anggaran untuk Pilkada 2024, yang sudah harus masuk di APBD Perubahan 2023 sebesar 40 persen, dan 60 persen lagi pada APBD Pokok 2024. "Jadi kalau 40 persen anggaran harus disiapkan, dari total nilai Rp23 miliar untuk Pilkada, berarti sekitar Rp9 miliar harus dianggarkan pada 2023," ungkap Syarifullah. 

Syarifullah juga mengingatkan semua usulan masyarakat harus masuk di SIPD. Dan ke depan, Pagu Indikatif Wilayah akan berubah menjadi Anggaran Kelurahan sehingga pagu berbasis Kelurahan. 

Hal sama ditekankan Camat Ujung, Muh Yusuf Azis. Dia berpesan agar usulan masyarakat harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan atau kemauan. "Dan yang prioritas di Musrenbang tahun ini adalah pelatihan-pelatihan peningkatan SDM seperti perbengkelan, menjahit, dan lain-lain yang produktif. Pokoknya kita akan kawal usulan-usulan masyarakat ini di Musrenbang Kota," tegas Yusuf. 

Rencana Pagu Indikatif Wilayah Parepare pada 2025 adalah senilai Rp3,174 miliar yang dialokasikan pada empat Kecamatan. Dengan rincian Kecamatan Soreang untuk tujuh Kelurahan mendapatkan Rp952 juta. Kecamatan Ujung (lima Kelurahan) Rp615 juta, Kecamatan Bacukiki (empat Kelurahan) Rp712 juta, dan Kecamatan Bacukiki Barat (enam Kelurahan) Rp895 juta.