Artikel.news, Mamuju -- DPRD Provinsi Sulbar menggelar Rapat Paripurna jawaban Gubernur terhadap hasil pandangan umum Fraksi-fraksi terkait RAPBD Tahun Anggaran 2023, di ruang paripurna DPRD Sulbar, Jumat (30/9/2022).

Penyampaian jawaban Gubernur tersebut disampaikan Sekprov Muhammad Idris, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi dan didampingi oleh Waki Ketua DPRD Usman Suhuriah.

Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2023, Sekprov mengatakan hal tersebut merupakan langkah maju bagi Sulbar 

"Alhamdulillah semua fraksi sudah menyetujui rancangan ini untuk dibahas bersama,"kata Sekprov Muhammd Idris.

Artinya, Lanjut Idris, tahapan RAPBD 2023 sudah selangkah lebih maju. Apalagi menurutnya seluruh seluruh fraksi sudah menyetujui.

Terhadap pandangan fraksi Partai Demokrat dan Nasdem, Idris mengatakan, Pemprov sejalan peryataan yang telah disampaikan agar lebih sigap menjaga kemungkinan terjadinya inflasi akibat kenaikan BBM.

Dalam rangka menekan inflasi, Pemprov telah menetapkan prioritas pertama dalam rencana kerja sebagai peningkatan kemandirian ekonomian daerah. 

Dengan arah kebijakan meningkatkan produktivitas nilai tambah sektor unggulan serta meningkatkan iklim investasi, juga bagaimana mengembangkan sektor pariwisata.

"Pemprov juga menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui TPID dan satgas pangan yang senantiasa menggelar operasi pasar rumah dan kerjasama antar daerah," kata Idris.

Berkaitan dengan harapan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, melalui optimalisasi potensi daerah itu sependapat dengan harapan Pemprov. 

Karena saat ini Pemprov masih sangat tergantung pada penerimaan dana transfer pusat. Saat ini triwulan pertama 2022 rasio kemandirian daerah tercatat hanya sebesar 15,2 persen. 

"Strategi yang dilakukan berupa Pengawasan optimalisasi PAD berupa pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah," ucap Idris. 

Upaya lain lanjutnya, yang tak kala pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, agar terhindar terjadinya kebocoran pendapatan dengan strategi proaktif.

Selain itu mendorong kinerja BUMD agar lebih produktif. Juga Issu ketahanan pangan menjadi fokus kerja telah dijalankan Pemprov.

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi pun mengatakan setelah mendengarkan jawaban Gubernur maka selanjutnya Pemprov bersama DPRD akan melakukan pembahasan bersama melalui rapat-rapat selanjutnya.

"Setelah mendengarkan jawaban maka dan seluruh fraksi juga menerima untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya," tutupnya.(rls)

Laporan	:	Faisal
Editor	:	Ruslan Amrullah