Selasa, 02 Desember 2025 - 20:30 WIB
Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) yang sudah diterapkan di Kota Parepare sejak 2022, menjadi magnet daya tarik nasional.

Artikel.news, Parepare -- Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) yang sudah diterapkan di Kota Parepare sejak 2022, menjadi magnet daya tarik nasional.
Terbukti, beberapa daerah di Indonesia tertarik datang mempelajari dan sharing terkait penerapan Alake di Parepare.
Terbaru, Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang datang mengunjungi Parepare, khusus untuk mempelajari lebih mendalam terkait Alake.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan Iwan Sugiyatna mengakui bahwa Alake Parepare terbaik secara nasional, dan menjadi percontohan.
"Karena itu kami datang ke Parepare untuk mempelajari dan diskusi terkait Alake. Bagaimana penganggarannya, karena kami akan lakukan replikasi," kata Iwan Sugiyatna yang hadir bersama tim di Parepare, Selasa (2/12/2025).
Kepala Bappeda Litbang Bulungan Iwan Sugiyatna dan tim diterima resmi Sekda Parepare Amarun Agung Hamka bersama jajaran Bappeda Parepare di Ruang Rapat Sekda.
"Jadi kami ingin mempelajari terkait ekologi, sampah, stunting, dan pengembangan pagu indikatif wilayah berbasis ekologi. Kami mendapat masukan dari Pinus (Pilar Nusantara) bahwa Parepare adalah percontohan nasional Alake, karena itu kami datang ke sini," ungkap Iwan.
Iwan mengemukakan, konsep Alake mirip dengan program Take yang diterapkan di Bulungan. Program Take ini terintegrasi dengan beberapa OPD, dan yang menjadi motor adalah Bappeda.
"Take motornya di Bappeda. Bappeda yang lebih banyak terjun terkait persampahan, penanaman pohon, dan lainnya. Take program prioritas unggulan Bulungan," ujar Iwan.
Sekda Amarun Agung Hamka menyambut hangat kehadiran tim dari Pemkab Bulungan dalam hal ini Bappeda Litbang.
Hamka, sapaan Sekda mengungkapkan, Alake menjadikan Parepare perhatian nasional, dan membuat Wali Kota Tasming Hamid tampil menjadi pembicara di event nasional.

Belum lama ini, Tasming Hamid tampil menjadi narasumber dalam Green Leadership Forum (GLF) II Sulawesi Selatan, dan pada ajang itu Parepare mendapatkan penghargaan khusus karena komitmen kebijakan transfer anggaran di Kelurahan dengan ALAKE (Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi).
Di ajang itu juga, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Parepare 2024 mendapat pengakuan sebagai yang tertinggi di Sulsel. Parepare yang masuk kategori Kota Sedang berada di peringkat pertama dengan nilai IKPS 63,67.
"Terima kasih atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini Bappeda Litbang, semoga sharing ilmu khususnya terkait Alake di Parepare, dapat bermanfaat dan terutama berdampak pada ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat,” harap Hamka.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare Syarifullah, yang hadir mewakili Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun memaparkan secara umum terkait Alake.
Syarifullah mengakui, Alake diawali dengan kolaborasi bersama LSM YLP2EM di Parepare, yang kemudian menggandeng Pinus Sulsel menginisiasi lahirnya kebijakan Alake dalam pemanfaatan Pagu Indikatif Wilayah (PW).
Dia memaparkan dalam perhitungan alokasi PW tahun anggaran 2023 untuk setiap Kecamatan di Parepare, telah ditambahkan dua indikator variabel baru yang terkait dengan ekologi yaitu jumlah bank sampah aktif dan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan bobot penilaian masing-masing 5 persen dari total PW.
“Indikator variabel penilaian ini akan menguntungkan Kelurahan dan Kecamatan yang memiliki bank sampah aktif lebih banyak dan RTH lebih luas karena akan memperoleh alokasi PW lebih besar,” ulas Syarifullah.
Dia melanjutkan mengulas tentang kebijakan Alake dalam Pagu Indikatif Wilayah. Dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan telah dicantumkan kewajiban bagi semua Kecamatan untuk menganggarkan minimal 10 persen PW yang diperoleh untuk mendukung pembangunan berbasis ekologi. Itu seperti rehabilitasi lahan kritis, pembangunan RTH mikro berbasis Kelurahan, pengelolaan persampahan, pemeliharaan sarana prasarana persampahan, pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan, dan ruang bermain ramah anak.
“Kebijakan ini diperkuat dalam Rancangan Perwali tentang Pagu Indikatif Wilayah tahun 2023," tegas Syarifullah.
Syarifullah juga mengungkapkan bahwa Parepare menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat yang menjadi sebuah model pendekatan partisipatif. Itu didukung oleh Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat.
Usia diskusi tentang Alake, Tim Bappeda Litbang Bulungan berkesempatan mengunjungi langsung salah satu Bank Sampah paling aktif di Parepare, yakni Bank Sampah Peduli Labukkang. Tim memanfaatkan kunjungan itu untuk berdiskusi dan sharing terkait pengelolaan Bank Sampah Labukkang.

.
| Laporan | : | Risal |
| Editor | : | Ruslan Amrullah |