Artikel.news, Jakarta - Elite PDIP kini mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencopot tiga menteri dari Partai Nasdem, karena dianggap tak etis.

Pasalnya, Nasdem yang merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah malah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Deskan pencopotan itu langsung direspons Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago.

Irma minta PDIP fair dalam menilai kinerja menteri di kabinet. Menurutnya, kinerja tiga menteri Partai Nasdem tidak seburuk yang dibayangkan. Bahkan, Irma menilai kinerja menteri PDIP justru lebih buruk.

"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati-hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma, dilansir dari Wartakotalive.com, Senin (2/1/2023).

Irma menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi virus corona.

"Yang kedua nggak usah jauh-jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus di mana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi," ucapnya.

Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terdesak melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena permintaan datang dari Bulog dan Kemendag, justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.

"Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun deh," ungkap Irma.

Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Jokowi melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.

"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta partai politik (parpol) yang mencalonkan sosok antitesis Jokowi agar menarik diri dari koalisi pemerintahan.

Awalnya, Hasto menyebut reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.

"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas kehendak dari Bapak Presiden," ujarnya.

"Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," imbuh Hasto.

Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.

"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," ungkapnya.

Saat ini ada tiga menteri dari Nasdem di kabinet pemerintahan Jokowi.

Yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny Plate, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Sementara menteri PDIP ada empat, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmavati.

PDI-P hanya meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem itu Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.

Laporan	:	Faisal
Editor	:	Ruslan Amrullah