Artikel.news, Jakarta - Ketua DPR RI yang juga kader senior PDIP Puan Maharani mengaku kecewa saat dirinya berkunjung ke sebuah daerah tapi tidak dijemput atau dilayani oleh kepala daerah setempat.

Hal ini disampaikan Puan Maharani saat berbicara di hadapan kader PDIP di Sulawesi Utara pada acara rapat koordinasi tiga pilar PDIP di Luwansa Hotel, Manado, Rabu (9/2/2022).

"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujar Puan.

Putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun mengaku bertanya-tanya kenapa bisa ada kepala daerah atau gubernur seperti itu. Padahal, kata Puan, ia merupakan Ketua DPR ke-23 sejak 1945, dan merupakan Ketua DPR pertama dari PDIP.

"Kenapa gitu loh, ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu, saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23," kata Puan, dilansir dari Kompas.com, Jumat (11/2/2022).

"Baru pertama kali dari PDI Perjuangan (Ketua DPR), walaupun PDI Perjuangan sudah pernah menang," tambahnya.

Mantan Menko PMK dan Kebudayaan ini pun mengaku heran ada kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah.

"Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan," sebut Puan.

Menanggapi pernyataan Puan ini, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan bahwa masih banyak masalah kebangsaan dan DPR yang mesti disikapinya dengan serius.

Hal ini disampaikan Lucius merespons pernyataan Puan yang kesal lantaran tak disambut oleh gubernur dalam kunjungannya ke daerah.

"Sebagai Ketua DPR, saya kira Puan tak mesti menambah persoalan dengan informasi-informasi yang hanya berisi curahan hatinya saja. Ada banyak masalah kebangsaan dan juga persoalan DPR yang memerlukan keseriusannya sebagai Ketua DPR," kata Lucius, dikutip dari Kompas.com

Lucius pun berpandangan, pernyataan Puan tersebut hanya akan memantik kegaduhan.

Pasalnya, dalam pernyataannya itu Puan tidak menyebutkan apakah kunjungan yang ia lakoni dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR atau pimpinan partai politik.

Menurut Lucius, semestinya ada protokol yang mengatur bagaimana seorang pimpinan lembaga seperti Puan melakukan kunjungan daerah, termasuk siapa saja yang akan menyambut di daerah tujuan.

Namun, ia mengingatkan, ketentuan tersebut tidak berlaku jika kunjungan tersebut dilakukan dalam kedudukan puan sebagai pimpinan partai politik.

"Jadi kalau tak disambut gubernur pada saat hadir sebagai pimpinan partai, ya enggak bisa salahkan gubernurnya. Atau kunjungan ke dapil sebagai anggota DPR, ya ini juga enggak ada urusannya dengan gubernur ya," ujar Lucius.

Lucius pun menyarankan Puan untuk menyelesaikan persoalannya itu dengan membangun komunikasi dengan para kepala daerah.

"Kalau urusan kekecewaan pribadi semacam yang dicurhatinnya, silahkan Puan selesaikan sendiri dengan membangun komunikasi yang saling menghargai dengan gubernur-gubernur karena rasa hormat itu hanya akan datang jika kita mulai menghormati orang lain," jelasnya.

Laporan	:	Fadli
Editor	:	Ruslan Amrullah