Artikel.news, Makassar – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan Rapat Koordinasi Kehumasan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (28/11/2023).

Rapat koordinasi yang mengusung tema Humas di Era Digital dan Penguatan Peran Humas Instansi dalam Menyampaikan Informasi Publik ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.

Diikuti oleh Humas Pemerintah Kabupaten/Kota, Humas Badan/Lembaga Vertikal di Sulsel, dan Humas BUMN/BUMD di wilayah Sulsel, Rakor menghadirkan narasumber, yakni Aang Witarsa Rofik dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan Hardi Kembar Pribadi dari Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo.

Pelaksanaan Rakor ini sebagai wadah koordinasi, kolaborasi dan sinergi penguatan peran humas dan mencari solusi dari apa-apa yang dialami humas dalam menghadapi kendala dan tantangan yang terjadi pada setiap kegiatan di lingkungan kerja, sekaligus media penyebarluasan informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

“Kegiatan ini bagaimana masyarakat Sulsel, mendapatkan informasi yang baik tentang penyelenggaraan negara yang ada di daerah ini dengan baik,” kata Bahtiar.

Serta membangun narasi tunggal menghasilkan informasi yang sehat dan pemerintahan di Sulawesi Selatan yang tidak hanya identik dengan Pemprov Sulsel.

“Padahal yang dimaksud Sulsel adalah keseluruhan lembaga-lembaga negara yang beroperasi di wilayah Sulsel atau teritori Sulsel. Baik Pemprov Sulsel, Pemkot, Pemkab, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demikian juga dengan BUMN/BUMD atau layanan publik yang beroperasi di wilayah Sulsel yang melayani 9,3 juta orang,” sebutnya.

Tanpa kemampuan kerja sama (teamwork) dan kolaborasi, sebuah organisasi akan kesulitan dalam menjalani bidang tugasnya. Di pemerintahan, kata Bahtiar, tidak ada one man show, pekerjaan dilakukan secara teamwork, jalin sinergi dan kolaborasi yang baik antar sesama, termasuk kehumasan, sehingga komunikasi terjalin baik.

“Yang baik kita pertahankan dan antara instansi mendukung. Saya minggu lalu diundang Kodam untuk podcast, itu bagus,” ungkapnya.

Dalam produksi kehumasan, perlu ada standarisasi dalam tata kelola informasi publik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam konteks informasi. Baik itu produksi narasi berita, foto, video juga memiliki manajemen produksi.

Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri ini menyebutkan cara baru di bidang kehumasan di Sulsel. Mengelola dengan cara yang lebih humanis, acceptable (diterima), kekinian dan mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya di Sulsel.

Hal yang menjadi penekanannya, adanya hoaks sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah menangkal hal tersebut dan memberikan informasi yang sebenarnya. Demikian juga konten negatif selama Pemilu.

“Pada saat seperti itu, kita harus menghadirkan informasi atau foto-foto yang mengambarkan keadaan sebenarnya. Tidak seperti apa yang ditampilkan atau diprovokasikan, termasuk di ruang sosial media,” sebutnya.

“Kita produksi konten dan informasi positif sebanyak-banyaknya, sebagai antitesa (perbandingan/pertentangan) terhadap konten negatif,” pungkasnya.