artikel.news, Wajo-- Salah satu Arahan bapak Presiden kepada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) adalah Penurunan Angka Perkawinan Anak.

Target RPJM prevalensi Pernikahan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024, di tahun 2022 ini target batas angka nasional 9,44. Propinsi Sulawesi Selatan masih menempati angka diatas batas angka Nasional Perkawianan Anak, dan Kabupaten Wajo menempati urutan pertama kasus pernikahan anak di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data UPTD PPA Dinsos Kabupaten Wajo tercatat sebanyak 506 kasus pernikahan dini di Kabupaten Wajo di tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 angka tersebut meningkat menjadi 746 kasus. Sampai tanggal 24 Mei 2022 tercatat sudah ada 196 berkas pemohon dispensasi nikah di Wajo.

Melihat kondisi ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan tokoh adat, tokoh agama maupun aktifis perempuan dan anak yang dilaksanakan di Hotel Sermani Jl. Bau Baharuddin Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jum'at (24/6/2022).

"Tujuannya FGD ini untuk menggali akar masalah sehingga mendapatkan jalan terbaik dalam upaya Pencegahan dan Penganan Perkawinan anak di kabupaten Wajo," ucap Dr. Ulfah Mawardi Staf Khusus Menteri PPPA.

Ia menambahkan bahwa viralnya kasus perkawinan anak di Kabupaten Wajo ini menjadi Perhatian Menteri PPPA Bintang Puspayoga, sehingga pihaknya sebagai staf khusus menteri bidang anak melihat langsung untuk menggali masalah apa yang terjadi dilapangan dan berdiskusi baik tokoh adat, tokoh agama maupun masyarakat, sehingga mendapatkan jalan terbaik dalam upaya Pencegahan dan Penganan Perkawinan anak di kabupaten Wajo yang semakin hari semakin tak terkendali

"Salah satu hal yang belum diketahui masyarakat adalah hadirnya UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan anak, baik laki-laki maupun perempuan itu berusia 19 tahun," ungkapnya

"Kehadiran kami juga sekaligus mendorong agar parah tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah memassifkan sosialisasi batas usia perkawinan, sehingga tidak terjadi pelanggaran Hak anak karena menikah di usia anak (18 tahu kebawah)," imbuhnya.

Alumni Doktoral Universitas Negeri Jakarta ini menambahkan, bahwa dalam aspek penanganan tentu diharapkan adanya bimbingan dan pendampingan pada anak-ank yang sudah terlanjur melakukan perkawinan di usia anak dengan menunda kehamilan, jika terlanjur hamil, menuda kehamilan kedua dan seterusnya, mengajarkan terkait kesehatan reproduksi dan memastikan hak atas pendidikan, tumbuh kembang dan kesehatan anak terjamin.

"Jadi tentu kita harus melakukan aktifitas pencegahan dengan terus menerus mensosialissikan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan banyak dampak negatif. Baik bagi tumbuh kembang anak yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak pendidikan jika anak menikah di usia di bawah 18 tahun maka kemungkinan besar pendidikan anak tersebut terputus," katanya

"Kemudian hak kesehatan, anak yang menikah dini sangat rawan mengalami kanker serviks, masalah persalinan dan kesehatan ibu dan bayi terancam, anak stunting karena pemahaman dan kesiapan terkait reproduksi belum mereka pahami. Belum lagi kondisi fisik dan psyikis yang belum matang jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga belum dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan keturunan yang berkualitas," katanya menambahkan.

Terpisah, Wakil Bupati Wajo Amran sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak ini. Amran juga  menyampaikan bahwa kasus viralnya perkawinan anak beberapa waktu lalu menjadi perhatian dan harus bersama-sama untuk mencari solusinya. Sebab menurutnya, jika jalan sendiri-sendiri tentu tidak mampu menurunkan angka perkawinana anak.

"Wajo ini kita dikenal dengan Kota Santri, kita sudah sampaikan bahwa para penceramah, salah satu materi ceramahnya adalah stop perkawinan usia anak. Ini salah satu upaya menurunkan perkawinan anak di kabupaten Wajo," ucap Amran.

Sekretaris Dinas PPPA Propinsi Sulawsi Selatan dalam sambutannya juha menyampaikan bahwa Kabupaten Wajo harus melakukan berbagai upaya untuk menjadikan kondisi yang saat ini menjadi keprihatinan bersama.

"Jadi angka perkawinan anak yang tiap tahun kasusnya meningkat cukup tinggi di Wajo ini jadi kami berharap selepas pelaksanaaan FGD ini diharapkan bisa menjadi nol kasus," harapnya

Sekedar diketahui, acara diskusi ini dibuka oleh Wakil Bupati Wajo Amran yang juga dihadiri Sekretaris Dinas PPA Provinsi Sulsel dengan jumlah 40 peserta dari tokoh Agama, Tokoh Adat, Aktifis Perempuan dan Anak, Forum Anak dan Forum Genre serta beberapa lembaga daerah yang terkait dengan permasalahan perkawinana anak seperti pengadilan agama, Kemanag dan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.

Acara FGD ini digelar sebagai bentuk keprihatinan pemerintah adanya viral baru-baru ini di media sosial sebuah video yang memperlihatkan pernikahan anak di bawah umur. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kedua mempelai diketahui masih duduk di bangku SMP. Keduanya pun masing-masing masih berusia 15 tahun dan 16 tahun. Mereka kini telah sah menjadi suami istri sehingga membuat pemerintah setempat menjadi prihatin dengan adanya pernikahan anak di bawah umur tersebut.