Artikel.news, Jakarta - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) merupakan bentuk pemborosan di tengah tekanan ekonomi karena pandemi Covid-19. 

Pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan memakan biaya hingga Rp466,9 triliun ini dianggap mengabaikan kondisi perekonomian dan akan menambah utang baru.

“Presiden Jokowi dan DPR tampak tidak peduli dengan persoalan kesulitan ekonomi negara di tengah pandemi Covid-19,” ujar Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar, dilansir dari Tempo.co, Rabu (19/1/2022).

Seperti diketahui, pada hari Selasa (18/1/2022) kemarin, DPR RI telah mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat Paripurna DPR ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

Berdasarkan informasi yang sempat diunggah di situs Ikn.go.id, pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana sebesar Rp466,98 triliun. 

Kebutuhan anggaran ini dipenuhi dari APBN sebanyak Rp91,29 triliun, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp252,46 triliun, serta duit badan usaha Rp123,23 triliun.

“Itu hanya akan menghambur-hamburkan duit rakyat,” tutur Melky.

Di sisi lain, Melky melihat pembahasan RUU IKN yang cenderung berlangsung kilat memperkuat indikasi adanya hegemoni oligarki pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan DPR pada periode ini. 

Tak hanya abai soal perekonomian, kepemimpinan Jokowi dianggap tak mendengar suara penolakan warga yang berpotensi tergusur akibat pembangunan IKN.

Bahkan, kata Melky, ancaman terhadap perluasan kerusakan sosial-ekologis di Kalimantan Timur tidak menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pemindahan IKN. 

“Demikian juga dengan persoalan kerusakan ekologis di Jakarta yang sebelumnya menjadi alasan pemindahan IKN oleh Presiden Jokowi, bukannya diurus serius, justru lari dari masalah,” ujarnya.

Jatam juga memandang pengesahan RUU IKN hanya kaan menguntungkan para pemegang konsesi tambang, sawit, hutan, dan kayu yang telah lama menguasai lahan-lahan di bakal ibu kota baru. 

Jaringan menduga, skema pembebasan lahan penuh unsur transaksional. Pada saat yang sama, jaminan bagi warga lokal di lokasi IKN untuk tidak tersingkir cenderung dilalaikan.