Artikel.news, Makassar - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Komitmen tersebut dipertanyakan menyusul langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mempromosikan eks anggota Tim Mawar, Mayor Jenderal (Mayjen) Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya.

"Dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim tidak pernah ada komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat," ujar Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam konferensi pers virtual, yang dilansir dari Kompas.com, Sabtu (8/1/2021).

Ia menilai, pemerintah mempunyai pandangan bahwa upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hanya akan merusak stabilitas politik.

Akan tetapi, langkah pemerintah acap kali justru menimbulkan situasi politik tidak stabil dengan mengangkat aktor pelanggaran HAM berat masa lalu ke jajaran pemerintahan.

"Ketika semakin banyak aktor pelanggar HAM berat masuk ke dalam jajaran pemerintahan, ya akan semakin sulit untuk diselesaikan," tegas dia.

Ia berharap pemerintah bisa menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam merealisasikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurutnya, pembuktikan itu harus dilakukan tidak hanya dalam momen tertentu saja.

"Tidak hanya di masa kampanye, tetapi diwujudkan dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan," katanya.

Sebelumnya, Andika Perkasa mempromosikan Mayjen Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya.

Dengan promosi jabatan baru ini, Untung Budiharto menggeser Pangdam Jaya sebelumnya, Mayjen Mulyo Aji yang kini menjadi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Untung Budiharto merupakan satu di antara eks Tim Mawar yang kini mengemban posisi strategis.

Tim Mawar adalah tim kecil yang dibuat oleh kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1998.

Tim Mawar ini merupakan dalang dari operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi tahun 1998.