Artikel.news, Jakarta - KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra, yang terjaring OTT pada Senin (18/10/2021) sore.

Hari Selasa (19/10/2021), KPK menetapkan Andi Putra sebagai tersangka kasus suap terkait perizinan perkebunan sawit.

"Kita mengumumkan untuk dua orang tersangka, yang pertama AP, Bupati Kuantan Singingi untuk periode 2021-2026," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021), dikutip dari Detik.com.

Selain itu, 1 orang yang terjaring OTT bersama Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang itu adalah SDR, yang merupakan General Manager PT AA.

"Kemudian SDR, swasta, adalah General Manager PT AA," lanjutnya.

Lili mengatakan sudah ada kesepakatan antara AP dan SDR terkait persetujuan agar perkebunan milik PT AA dijadikan perkebunan kemitraan. AP diduga telah menerima uang sejumlah Rp500 juta dari SDR.

"Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar Rp500 juta. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2021 SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp200 juta," paparnya.

Sebelumnya, KPK menyebut ada 8 orang yang ditangkap dalam OTT kali ini. Ke-8 orang itu termasuk Bupati Kuansing Andi Putra.

"KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/10).

Padahal, Andi Putra baru sekitar 4 bulan menjabat bupati. Dia dilantik oleh Gubernur Riau pada 2 Juni 2021 lalu.

Andi adalah kader Golkar dan menjadi Ketua Partai Golkar Kuansing sejak tahun 2016 hingga sekarang. 

Sebelum menjadi bupati, Pria kelahiran Muaro Sentajo 12 April 1987, ini pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing tahun 2014 hingga 2020.

Ayahnya, Sukarmis, adalah politisi senior Partai Golkar yang juga pernah menjadi Bupati Kuansing. Kini, duduk menjadi Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Golkar.

Dalam beberapa hari terakhir ini, setidaknya ada dua bupati yang merupakan kader Golkar terjaring OTT KPK. Beberapa hari lalu, Bupati Musi Banyuasin yang juga Ketua Golkar Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin juga terkena OTT KPK.