artikel.news - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun tata kelola pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang inklusif.

"Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan," katanya dalam Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries di ajang AI Action Summit yang berlangsung di Paris, Prancis, Minggu (9/2) waktu setempat.

Dalam forum ini, Indonesia menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI.

"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia," kata Meutya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Senin.

Indonesia mendukung penguatan koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

"AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua," kata Meutya.

"Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi," tutur Meutya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.