Artikel.news, Jakarta - Ketua Umum APINDO Shinta W Kamdani didampingi Sekretaris Dewan Pertimbangan APINDO Suryadi Sasmita, Ketua Bidang Perbankan & Jasa Keuangan APINDO Tigor M Siahaan, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Chandra Wahjudi, Direktur Riset dan Komunikasi Denis Dimas Permana serta asosiasi lain melakukan audiensi dengan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kamis (16/1/2025), di kantor DEN, Jakarta. 

Terkait rencana pemerintah untuk memperpanjang Kebijakan Penahanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di tahun 2025, Suryadi mengatakan dunia usaha, khususnya eksportir, tidak mengharapkan insentif semata, tetapi membutuhkan cash flow yang sehat untuk mendukung operasional. 

Dalam diskusi tersebut, Shinta mengemukakan pertimbangan lain yang dirasakan eksportir terkait ketidakseimbangan antara bunga deposito dan kredit, dimana bunga kredit dolar untuk modal kerja yang harus ditanggung oleh pelaku usaha saat ini relatif tinggi. 

Shinta menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja akibat terkuncinya DHE, perusahaan harus mencari tambahan fasilitas kredit modal kerja dari perbankan. 

Hal ini akan meningkatkan beban bunga pinjaman dan tidak semua perusahaan memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman bank, yang sangat bergantung pada kredibilitas masing-masing perusahaan. 

Sementara itu, Tigor menyoroti pentingnya stabilitas kurs dan kondisi Indonesia sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang tidak bisa melakukan investasi berbagai produk valuta asing yang mengakibatkan pembukaan rekening di negara lain.