Artikel.news, Mamuju - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat dalam rangka menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Barang Milik Daerah (BMD), jaringan utilitas, serta monitoring dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, Kamis (16/1/2025). 

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Bapemperda, H Habsi Wahid, dan dihadiri oleh anggota Bapemperda lainnya, yaitu Masdar Mahmuddin dan Elisabeth. 

Selain itu, turut hadir perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Biro Hukum, serta sejumlah (OPD) terkait.

Dalam agenda ini, Bapemperda membahas sejumlah Ranperda, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang diusulkan oleh pemerintah daerah. 

Dalam rapat tersebut, Ketua Bapemperda Habsi Wahid menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil fasilitasi Kemendagri untuk memastikan pengelolaan BMD dan jaringan utilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Hal ini dinilai strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aset daerah guna mendukung pembangunan di Sulawesi Barat.

Selain itu, agenda monitoring dan evaluasi terhadap perda dan ranperda juga menjadi perhatian utama. 

"Proses ini bertujuan untuk memastikan perda yang telah disahkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah, serta mempercepat penyelesaian ranperda yang sedang dalam proses pembahasan," kata Habsi Wahid.

Rapat ini juga diisi dengan diskusi mendalam bersama OPD terkait untuk mendapatkan masukan teknis dan perspektif praktis guna menyempurnakan materi Ranperda yang sedang disusun.