Artikel.news, Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, bahwa gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini dipercepat oleh pandemi Covid-19. Sehingga, fenomena tersebut harus disikapi secara cepat dan bijak.

Kendati begitu, Jokowi pun menyebut bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi raksasa digital di dunia setelah China dan India, khususnya dalam hal jasa keuangan. 

“Dengan perkembangan yang sangat cepat ini perlu dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jadi jika ini dapat kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah Tiongkok dan India. Bahkan, dapat membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030,"ujar Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021).

Jokowi mengingatkan, untuk dapat mewujudkan hal tersebut, momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan.

"Jadi ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, tentunya memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat," ungkap Presiden Jokowi. 

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga menyebut, bahwa pembiayaan keuangan digital (fintech) juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke goal digital.

Olehnya itu, Jokowi mengimbau kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan juga harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” ungkapnya. 

Lebih jauh, Jokowi menambahkan, provider keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris. Dalam hal ini, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok ke seluruh penjuru tanah air kita.

“Saya minta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran, bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” terang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.