Jumat, 14 Maret 2025 - 16:12 WIB
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare menginisiasi audiensi dengan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, Jumat (14/3/2025).
Artikel.news, Parepare -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare menginisiasi audiensi dengan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, Jumat (14/3/2025).
Pertemuan di Ruang Rapat Wali Kota Parepare itu menjadi wadah sinergi antara Kementerian Keuangan Satu (Kemenkeu Satu) dengan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid didampingi Sekda Muh Husni Syam, Staf Ahli Noldy Yosep Rengkuan, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kepala BKD Prasetyo Catur K, Kepala Dinas PUPR Budi Rusdi, Kepala Disdag Andi Wisnah T, Plt Inspektur Agussalim, dan Kabag Perekonomian Rudy M, menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kemenkeu Satu.
Jajaran Kemenkeu Satu yang hadir di antaranya Kepala KPPN, Kepala KPP Pratama, Kepala KP Bea Cukai, dan Kepala KPKNL, menyampaikan paparan terkait peran dan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.
Sinergi Kemenkeu Satu dan Pemkot Parepare
Dalam kesempatan pertama, Kepala KPPN Parepare, Ferrial Resque, menekankan pentingnya audiensi ini, terutama dalam kaitannya dengan peran KPPN sebagai bendahara umum negara. Dia menyampaikan komitmen KPPN dalam menyalurkan transfer ke daerah secara optimal dan transparan guna mendukung pembangunan di Parepare.
Sementara Helmi Afrul, Kepala KPP Pratama, menjelaskan perkembangan sistem perpajakan, termasuk penerapan sistem coretax sejak Januari 2025 untuk meningkatkan ketertiban administrasi pajak.
Dia juga mengungkapkan bahwa kontribusi pajak dari Parepare mencapai 35% atau lebih dari Rp100 miliar pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan capaian yang sangat baik.
Rofiq Khamdani, Kepala KPKNL Parepare, memaparkan tugas dan fungsi instansinya dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Dia menjelaskan bagaimana KPKNL melakukan penilaian aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD) untuk tujuan pemanfaatan maupun penghapusan aset yang tidak lagi produktif.
Dari sektor kepabeanan, Dawny Marbagio, Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai, menjelaskan dinamika ekspor dari Parepare. Saat ini, Parepare belum memiliki fasilitas direct export, sehingga barang ekspor masih melalui Makassar atau Mamuju. Dia juga menyoroti penerimaan negara terbesar dari cukai hasil tembakau yang berasal dari Kabupaten Soppeng serta menekankan perlunya kerja sama lebih erat dengan Pemkot dan Satpol PP dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
Respons dan Apresiasi Wali Kota Parepare
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kemenkeu Satu dan menjalin dialog yang hangat dengan jajaran Kepala SKPD.
Dengan nada bercanda, dia mengenang pertemuannya dengan Kepala KPPN di masjid, yang sebelumnya menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah.
Tasming menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dan Kemenkeu Satu. Dia bahkan mengusulkan untuk menindaklanjuti audiensi ini dengan perjanjian kerja sama (MoU) guna memperjelas teknis kolaborasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Menyoroti kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, Tasming menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga menjadi motivasi untuk bekerja lebih optimal. Dia berharap sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kemenkeu Satu dapat semakin erat, sehingga kebijakan fiskal dan keuangan negara dapat berjalan lebih baik di daerah.
Audiensi ini ditutup dengan optimisme untuk memperkuat kerja sama antara Kemenkeu Satu dan Pemkot Parepare dalam mengawal kebijakan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
Laporan | : | Risal |
Editor | : | Ruslan Amrullah |