Artikel.news, Pasangkayu- Langkah konkret ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyikapi konflik agraria berkepanjangan di Kabupaten Pasangkayu. 

Pada Selasa (13/5/2025), Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, melakukan kunjungan langsung ke Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, bersama Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, jajaran ATR/BPN, Forkopimda, serta unsur terkait lainnya.

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat dan membuka ruang dialog terbuka guna mencari solusi atas konflik lahan antara petani dan pihak perusahaan perkebunan sawit yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat, aparat desa, tokoh adat, serta Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu (APSP) menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung kepada pemerintah. Suasana dialog berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan harapan tercipta jalan tengah yang adil bagi semua pihak.

Kuasa Hukum APSP dari Kantor Hukum HJ Bintang & Partners, Hasri Jack, mengapresiasi langkah proaktif Wakil Gubernur Sulbar dalam merespons situasi ini. 

Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan sinyal positif bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa lagi ditunda sebagaimana amanah dalam Undang-undang nomor 51 tahun 1996.

“Kami menyambut baik inisiatif Wakil Gubernur Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga yang turun langsung menemui masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah provinsi tidak menutup mata terhadap perjuangan petani, dan bersedia menjadi jembatan untuk solusi yang berkeadilan,” ujar Hasri Jack.

Hasri Jack juga menegaskan bahwa langkah hukum yang telah ditempuh pihaknya, termasuk pelaporan dugaan tindak pidana perkebunan ke Polda Sulbar, tidak menjadi penghalang bagi proses dialog dan penyelesaian administratif. 

“Proses hukum dan proses pemerintahan adalah dua hal yang berjalan secara paralel. Keduanya saling melengkapi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Wakil Gubernur menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian konflik secara adil dan transparan. 

Ia juga mengajak semua pihak menahan diri dan mengutamakan musyawarah demi terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi di Pasangkayu.

“Pemerintah hadir sebagai penengah. Tidak boleh ada rakyat yang dikorbankan atas nama pembangunan. Kami akan pastikan semua pihak duduk bersama dan mencari solusi yang adil, ia juga menyinggung, agar tidak ada lagi pemerintah yang kongkalikong dengan perusahaan, bahkan Wagub memberikan ultimatum, bahwa tidak peduli siapapun di belakang perusahaan" tegas Salim S Mengga.

Kunjungan ini menjadi penanda bahwa penyelesaian konflik agraria di Sulbar, khususnya di Pasangkayu, mulai direspons secara serius oleh pemerintah provinsi. 

Kini, harapan pun tumbuh bahwa keadilan agraria bukan sekadar wacana, melainkan perjuangan nyata yang didukung oleh semua elemen bangsa. 

"Bukti keseriusan Wakil Gubernur, ia mengajak Kuasa Hukum dan pengurus Asosiasi Petani Sawit untuk berpartisipasi dalam tim yang dibentuk Pemprov dengan memberikan segala keterangan informasi serta segala bukti-bukti yang dimiliki," tutup Jack.