ARTIKEL.NEWS, MAKASSAR - Diakhir Masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin melakukan lelang jabatan di delapan instansi Pemkot Makassar dengan waktu yang tergolong singkat.

Ketua DPRD Kota Makassar Rudyanto Lallo mengatakan, Lelang jabatan yang dilakukan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin terkesan dipaksakan dan cacat prosedur di tatanan pemerintahan.

"Proses lelang ini sangat-sangat dipaksakan dan menimbulkan banyak pertanyaan. Saya kira itu berpotensi cacat prosedur sehingga saya katakan lebih baik saya jadi ASN tidak akan ikut karena pasti akan menggugurkan proses dan hasilnya nanti," ujarnya di ruangannya di DPRD Kota Makassar, Senin (8/2/2021).

Legislator Nasdem ini mengatakan, jika lelang jabatan ini tetap dilanjutkan maka yang akan rugi nantinya adalah ASN itu sendiri.

"Jelas inikan soal tafsir, kalau PJ Walikota tafsirnya A dan Danny Pomanto tafsirnya B kalau pak Danny masuk dia bisa gugurkan mereka (ASN) . Pak Danny yang pegang kuasa di situ," katanya.

Rudianto juga menyinggung terkait tidak adanya koordinasi antara Pj Wali Kota dengan Danny Pomanto Wali Kota terpilih di pilkada 2020 terkait lelang jabatan.

"Pertama, ada surat edaran kementrian dalam negeri tidak ada proses mutasi, kedua, rekomendasi KASN di tegaskan harus berkordinasi ( dengan Danny) pertanyaannya ada tidak kordinasi? sementara dibuka lelang, harusnya kordinasi dulu baru dibuka lelang," terang Rudianto Lallo.

Rudy Djamaluddin sebelumnya menilai, lelang jabatan ini merupakan hal yang perlu direalisasikan secepatnya. Sebab, menurutnya, pelayanan publik harus dimaksimalkan dengan mengisi segera kekosongan.

Bahkan Rudy mengklaim telah mengantongi izin dari Kemendagri.

"Harus segera kita isi agar pelayanan ini bisa maksimal. Ada tidak masyarakat yang mau agar pelayanan tidak maksimal? Tidak ada kan," terang Rudy belum lama ini.